Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS: Tindakan Siswi Tolitoli Murtad!

Kompas.com - 24/04/2013, 16:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat mengecam aksi lima siswa di Tolitoli yang mencampuradukkan tarian dan musik Maroon 5 ke dalam shalat. Surahman melihat peristiwa ini akibat minimnya durasi mata pelajaran agama Islam di dalam kurikulum.

"Saya mengecam aksi itu. Jika mereka beragama Islam, bisa menjadi murtad (keluar dari agama Islam)," kata Surahman di Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Ia menuturkan, peristiwa itu merupakan cambuk bagi dunia pendidikan nasional. Pendidikan agama, katanya, saat ini masih dinilai kurang. Persentase jam pelajaran agama Islam yang diterapkan di sekolah-sekolah umum dinilai sangat sedikit. Rata-rata pelajaran Agama Islam di sekolah SD hanya 3 jam pelajaran, sementara di tingkat SMP dan SMA/SMK hanya 2 jam pelajaran.

"Alokasi jam itu masih sangat sedikit. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap pendidikan agama di sekolah umum sangat terbatas," tutur legislator senior PKS ini.

Di samping itu, Surahman mengatakan, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan di keluarga juga harus diperhatikan. Peristiwa ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa pendidikan anak tidak bisa digantikan dengan pendidikan di sekolah. Perhatian para orangtua di rumah terhadap pendidikan anak-anaknya terutama pendidikan agama dan budi pekerti menjadi hal yang sangat penting.

Sebelumnya, lima pelajar di Tolitoli, Sulawesi Tengah, diproses oleh aparat kepolisian karena dianggap melakukan penistaan agama. Mereka membuat sebuah video yang kemudian diunggah ke Youtube. Video berdurasi 5 menit 33 detik itu menampilkan aksi mereka shalat berjamaah yang dicampuradukkan dengan tarian dan musik Maroon 5.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com