Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Jangan Segan Beri Sanksi

Kompas.com - 07/01/2013, 11:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pemimpin lembaga negara yang berkaitan dengan hukum dan keamanan untuk lebih tegas kepada bawahannya. Menurut Presiden, sistem reward and punishment harus diterapkan.

"Bagi yang berprestasi baik, kita beri penghargaan. Bagi yang lalai dan nyata-nyata tidak berkinerja baik, saudara-saudara jangan segan-segan beri sanksi," kata Presiden saat membuka sidang kabinet membahas masalah politik, hukum, dan keamanan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).

Rapat itu diikuti para pejabat tinggi yang menangani masalah politik, hukum, dan keamanan, seperti Menteri Koordinator Bidang Polhukam Djoko Suyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.

Hadir pula jajaran menteri lain, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Agama Suryadhama Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Menurut Presiden, hanya dengan sistem reward and punishment itu segala yang diinginkan oleh masyarakat terkait rasa aman, tentram, dan kehidupan yang tertib dapat dipenuhi. Presiden menyinggung banyaknya eskalasi kekerasan, konflik komunal, hingga benturan horizontal sepanjang 2012. Selain itu, masih ada kesan dari masyarakat bahwa negara melakukan pembiaran, terlambat, serta tidak tuntas ketika menangani berbagai permasalah itu. Hal itu terungkap dalam catatan akhir tahun 2012 dalam bidang polhukam yang dirilis berbagai pihak.

Untuk antisipasi masalah polhukam di tahun 2013, Presiden akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) dalam rapat kerja awal tahun pada 28 Januari 2013. Presiden menginginkan inpres itu nantinya dijalankan di seluruh wilayah Indonesia di sepanjang 2013.

"Kita persiapkan dengan baik dan laksanakan dengan baik pula. Akan kita tetapkan sasaran, ukuran keberhasilan, siapa yang bertanggung jawab tentang apa, siapa bertugas apa, sehingga tanggung jawab menjadi jelas," ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com