Finger Print Tak Berguna, Praktik Curang Politisi Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak efektifnya sistem presensi finger print ketika rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat membuat kecurangan yang dilakukan oknum anggota Dewan masih terjadi. Mereka hanya menandatangani presensi manual, namun tak tampak di ruang rapat.

Hal itu terlihat di rapat paripurna hari ini, Kamis (13/12/2012). Rapat baru dimulai pukul 10.45 WIB, atau terlambat 45 menit dari jadwal. Ketika membuka rapat, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pimpinan rapat menyebut daftar hadir telah ditandatangani 283 dari 560 anggota Dewan, atau telah mencapai korum.

Disebut Taufik, politisi Fraksi Demokrat yang hadir sebanyak 85 dari 148 anggota, F-Golkar 53 dari 106 anggota, F-PDIP 45 dari 94 anggota, F-PKS 30 dari 57 anggota, F-PAN 17 dari 46 anggota, F-PPP 18 dari 36 anggota, F-PKB 12 dari 28 anggota, F-Gerindra 15 dari 26 anggota, dan F-Hanura 8 dari 17 anggota. "Alhamdullilah telah tercapai korum," kata Taufik.

Namun, kenyataannya tidak seperti yang disebutkan. Perhitungan Kompas.com ketika awal rapat, hanya ada 171 anggota Dewan di ruang rapat. Selama rapat, satu persatu anggota Dewan meninggalkan ruang rapat.

Rapat itu membahas rancangan undang-undang yang bakal masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) 2013 . Rapat sempat diskors untuk dilakukan lobi setelah banyak protes terkait masuknya RUU Pertembakauan ke dalam Prolegnas 2013. Ketika masuk kembali sekitar pukul 13.00 WIB, tak sampai 50 anggota Dewan yang kembali ke ruangan.

Sebenarnya, selain presensi manual dengan menandatangani daftar hadir yang ditaruh di luar ruang rapat, anggota Dewan juga harus melakukan presensi finger print yang dipasang di dalam ruang rapat. Alat itu baru terpasang awal Oktober 2012 .

Praktiknya, setelah presensi, mereka meninggalkan ruangan. Adapula praktik curang dengan meminta staf ahli atau asisten pribadinya untuk menandatangani presensi. Celakanya, presensi manual yang sebagian dimanipulasi itu yang dipakai untuk melihat korum tidaknya rapat.

Ketika dikonfirmasi mengapa data presensi finger print tidak dipakai, Kepala Biro Humas dan Pemeritaan Sekretariat Jenderal DPR Djaka Dwi Winarko, menjawab, "masih ada beberapa yang error sehingga perlu dilakukan pemeriksaan teknis."

Baca juga:
'Finger Print' Tak Efektif, 268 Anggota DPR Tetap Bolos Rapat
Beginilah Ketika Wakil Rakyat Menggerutu...