Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabatan PNS Pemilik Rekening Miliaran Selalu "Moncer"

Kompas.com - 06/12/2011, 21:50 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah melaporkan pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki rekening dalam jumlah besar dan tak wajar, karena tak sebanding dengan penghasilan resminya.

Salah satu laporan PPATK itu diserahkan kepada Inspektorat Jenderal dan atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Namun, bukannya dikenai sanksi atau mendapat hukuman, PNS dengan rekening tak wajar itu malah terus dapat promosi. Jabatannya moncer terus.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Agus Santoso di Jakarta, Selasa (6/12/2011), menyatakan, prihatin dengan rendahnya komitmen instansi berwenang, yang harusnya menindak PNS pemilik rekening tak wajar.

Padahal yang dilaporkan PPATK, ungkap Agus, PNS yang memiliki rekening dalam jumlah luar biasa banyak, hingga tak masuk akal untuk ukuran penghasilan resminya.

"Ada yang ditindak. Tetapi saya lebih prihatin lagi, karena umumnya yang ditindak itu yang kecil-kecil ini. Kalau Anda tahu jumlah korupsinya pasti akan sangat terkejut, dari puluhan juta sampai ratusan miliar," katanya.

Ia menambahkan, ada PNS sudah dilaporkan sejak 2008, ternyata karirnya moncer terus, lancar terus. "Mereka menduduki jabatan-jabatan yang basah dalam pengertian ini."

Agus mengatakan, jika atasan mendiamkan PNS yang memiliki rekening tak wajar dan diduga hasil korupsi, keuangan negara dipastikan hancur dalam waktu dekat. PPATK hanya bisa mendorong dan mempertanyakan, jika laporan mereka tak ditindaklanjuti.

"Kami mempertanyakan tindakan administratif yang dilakukan atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh pengawasan melekat atasan-atasan ini. Kalau atasan-atasan ini menutup mata pada praktik seperti ini, negara akan hancur," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com