Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Belum Tahu Misbakhun Dapat Asimilasi

Kompas.com - 13/07/2011, 18:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta akan melakukan pengecekan apakah dalam aturan hukum seseorang yang sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung boleh berkeliaran di luar lembaga pemasyarakatan.

Hal itu dilakukan menyusul dipergokinya politisi PKS, Mukhamad Misbakhun, yang berada di sebuah mal di Jakarta. Padahal, Misbakhun semestinya sedang menjalani hukuman kurungan atas kasus L/C fiktif Bank Century.

"Kami akan cek, apakah di peraturan ada dan boleh seperti itu," ujar Anis saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Anis mengaku belum mendengar kabar kadernya, Misbakhun, tengah makan siang bersama keluarga di Ratu Plaza, Jakarta. Anis menduga Misbakhun sudah mendapat asimilasi atas perkara pidana pemalsuan dokumen pengajuan kredit ke Bank Century.

"Saya tidak tahu, cek dulu peraturan apa boleh dia keluar. Dia kan sudah proses asimilasi, makanya cek dulu," jelas Anis.

Saat ini Misbakhun tengah mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tinggi. Anis pun mengaku tak paham apakah asimilasi bisa diberikan ketika putusan hukuman tetap belum dijatuhkan MA. "Saya enggak paham. Tanyakan dululah, coba dicek peraturannya seperti apa," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Misbakhun dipergoki di sebuah mal di Jakarta sedang asyik mengobrol dengan seorang perempuan. Saat coba ditemui, Misbakhun justru kabur dan meninggalkan wartawan sebuah stasiun televisi swasta yang memergokinya.(Tribunnews.com/Willy Widianto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com