Priyo: Tim Gedung Baru Tidak Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengakui, DPR merasa dirugikan dengan ketidakprofesionalan tim teknis perencana gedung baru DPR yang terdiri dari tim Setjen DPR, konsultan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Rekomendasi yang diberikan oleh tim sejak awal perencanaan pembangunan gedung baru terus berubah. Bahkan, kajian terakhir yang dilakukan kementerian menunjukkan betapa borosnya perencanaan sebelumnya.

"Kami merasa amat dirugikan. Ke depan, saya wanti-wanti Menteri PU untuk menjaga kompetensinya itu dan tidak mengubah-ubah keputusannya terus," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/5/2011).

Tim teknis yang merencanakan pembangunan gedung baru DPR memang melalui mekanisme tim teknis sebagai penyusun desain dan anggaran. Penyusunannya didasarkan pada perhitungan Kementerian PU karena gedung DPR termasuk dalam bangunan negara. Oleh karena itu, diikutsertakan pula perwakilan dari kementerian dalam tim teknis perencana.

Priyo menilai, tim teknis telah bekerja dengan tidak profesional karena perubahan demi perubahan menunjukkan ketidakefisienan perencanaan desain dan anggaran sejak awal.

Kemarin, Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengaku bingung dengan rekomendasi kementerian. DPR mencatat, hasil kajian tim teknis pada DPR periode lalu merekomendasikan pembangunan gedung baru 27 lantai dengan anggaran mencapai Rp 1,8 triliun, dengan tetap memanfaatkan Gedung Nusantara I DPR.

Sementara di awal DPR periode 2009-2014, rekomendasi berubah menjadi 33 lantai dan terakhir menjadi 36 lantai, dengan anggaran Rp 1,138 triliun masih dengan catatan tetap memanfaatkkan gedung lama. Begitu pula dalam kajian terakhir, Kementerian PU merekomendasikan 26 lantai dengan anggaran Rp 777 miliar dan masih tetap dengan pemanfaatan gedung lama.

"Tim teknis kemarin memang menyulitkan DPR karena mereka kurang profesional. Bilang x sekarang, besok bilang y. Yang kena imbasnya justru DPR. Harusnya kekeuh, kalau sudah putuskan x, ya x, bukan y. Pakai bilang ada kolam ikan dan kolam renang lagi," tandasnya.

DPR akhirnya memutuskan membatalkan rencana pembangunan gedung baru. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie setelah memimpin Rapat Konsultasi BURT dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Dengan keputusan ini, menurut Marzuki, biaya sekitar Rp 9 miliar yang telah dikeluarkan selama perencanaan gedung baru DPR tersebut hilang. Proses tender yang telah menyelesaikan tahap prakualifikasi lelang juga dihentikan.