Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar Koruptor, KPK Gandeng China

Kompas.com - 14/03/2011, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan pemerintah China dalam pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. Wakil Menteri Pengawasan China, Ning Yanglin, menyambangi gedung KPK di Jakarta, Senin (14/3/2011), untuk memenuhi undangan KPK.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan, kerjasama dalam bidang penindakan terhadap pelaku korupsi antarnegara itu berkaitan dengan pengejaran pelaku dan aset hasil kejahatan korupsi.

"Kerjasama yang mem-back up korupsi di negara masing-masing yang mengalir ke negeri masing-masing, mengamankan aset yang lari dibawa ke Indonesia dan sebaliknya. Juga, tukar informasi bahwa misalnya di China, KPK dikelola personel yang jumlahnya tidak banyak, cuma Rp 300 ribu," ujar Busyro dalam jumpa pers di KPK.

Mengenai teknis kerjasama kedua negara dalam menindak koruptor tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam nota kesepahaman.

"Akan ada pembicaraan berikutnya untuk detail lebih teknis. Kita akan melakukan implementasi terhadap kesepakatan ini, bisa dengan bentuk MoU yang lebih lanjut," tambah Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah.

Sementara dalam bidang pencegahan, KPK dan China saling berbagi pengalaman dan informasi. Menurut Busyro, Pemerintah China dalam mencegah tindak pidana korupsi memberlakukan larangan bagi pejabatnya untuk menerima hadiah sekecil apapun. China juga melarang pegawai negeri di sana berbisnis.

"Selama menjabat enggak boleh terima hadiah apapun. Sedikit beda dengan di Indonesia, di Indonesia sangat fleksibel, saking fleksibelnya jadi enggak jelas. Di sana juga ada peraturan-peraturan yang memperketat agar pejabat-pejabat ini bisa diawasi, dan pengawasanya diawasi KPK di daerah," tutur Busyro.

Dalam kesempatan yang sama Ning Yanglin mengatakan, bahwa korupsi merupakan masalah masyarakat internasional. Pemerintah China, katanya, sangat mementingkan upaya pemberantasan korupsi.

"Ingin sekali dunia internasional kerjasama mengurus pemberantasan korupsi," katanya.

Dia juga memuji upaya KPK dalam memberantas korupsi. Menurutnya, KPK telah berhasil di mata internasional. Pemerintah China merasa penting bekerjasama dan berbagi pengalaman dengan KPK.

"Kami harapkan dengan usaha bersama di dunia ini tidak ada ruang untuk korupsi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com