Poros Tengah "Maju Kena Mundur Kena"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pembentukan kekuatan baru, poros tengah, yang digulirkan PPP dan PKS, dinilai pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, Sabtu (1/1/2011), rentan mendapatkan sambutan jika gagal mendapat dukungan Partai Demokrat. Apalagi, Demokrat terang-terangan meminta wacana pembentukan poros baru itu dihentikan.

Tanpa dukungan Demokrat, partai menengah tidak akan solid mendukung gagasan itu. Selain itu, ide koalisi partai menengah juga membangkitkan memori lama saat Amien Rais membentuk poros yang sama untuk mengganjal Megawati Soekarnoputri.

"Karena memori lama itu sangat terkait dengan pengubuan antara partai tengah yang berbasis Islam, susah mendapat dukungan dari partai tengah yang berbasis nasionalis, seperti Gerindra dan Hanura. Sementara PAN dan PKB sangat pragmatis untuk melihat kecenderungan arah Demokrat dan Golkar," ujar Burhan saat dihubungi Kompas.com.

Pembentukan poros ini dipicu kekhawatiran partai tengah akan dominasi partai besar, seperti Demokrat, Golkar, dan PDI-P, dalam pembahasan paket undang-undang politik, terutama yang berkaitan dengan parliamentary threshold (PT). Menurut Burhan, PPP dan PKS tidak bisa berjalan sendiri dengan poros baru tanpa melibatkan Demokrat.

"Ide itu sudah bertepuk sebelah tangan karena Demokrat menyampaikan ancaman agar menghentikan wacana itu atau keluar dari koalisi. Ide itu lebih sebagai psy war untuk mencari perhatian Demokrat dan SBY. Jadi, posisi partai tengah itu dilematis, terpojok karena posisi tawar tidak tinggi, maju kena mundur kena," ujarnya.

Tidak digubrisnya ide ini oleh Demokrat, lanjut Burhan, karena partai bentukan SBY itu memainkan politik realis. Demokrat menyadari, secara realitas politik, Golkar lebih memengaruhi dinamika politik dibandingkan dengan partai tengah.

"Kekuatan sumber daya finansial Golkar besar dan jam terbang politisi Golkar yang licin dan licik membuat Demokrat memahami realitas bahwa tanpa dukungan Golkar mereka kelimpungan. Maka, mereka memberi konsesi lebih besar pada Golkar," kata Burhan.

Wacana lain yang disodorkan PKS dan PPP dengan menggandeng PDI-P juga dinilai tidak akan mendapat sambutan dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menegaskan, partainya tidak mau dimanfaatkan sebagai alat untuk menaikkan daya tawar partai tengah dalam koalisi. Ia menantang PPP dan PKS, jika ingin mengajak berkoalisi, harus berani menyatakan keluar dari koalisi pemerintahan.

"Jangan satu kaki di sini, satu kaki di sana," ujar Tjahjo, beberapa hari lalu di Megawati Institute.