Sanksi Denda Tinggi Juga Bisa Bredel Pers

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mengubah ketentuan sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, yang selama ini diyakini bakal berpotensi menjadi pemberangusan terhadap kebebasan pers, pembredelan perusahaan media massa, sekaligus pengkriminalan terhadap para jurnalis. Sanksi macam itu dinilai masih mendominasi ketentuan dalam sejumlah pasal tentang sanksi pidana RUU Rahasia Negara, yang selama ini juga menjadi salah satu sumber keberatan dan kecaman sejumlah elemen masyarakat sipil dan pers. Ketentuan soal sanksi pidana ada dalam Bab X, pasal 42-49 RUU tersebut.

Dalam rapat pembahasan, Rabu (9/9), anggota Panja RUU Rahasia Negara, Dedi Djamaluddin Malik dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengingatkan, ancaman sanksi denda dengan angka nominal tinggi akan sangat membebani media massa dan bahkan membangkrutkan perusahaannya. Padahal kemampuan perusahaan media massa, apalagi di daerah-daerah, kan berbeda-beda. "Kalau dendanya sampai miliaran atau bahkan ratusan miliar rupiah, dipastikan perusahaan-perusahaan media massa akan bangkrut dan mati. Kenapa sanksinya tidak disesuaikan dengan UU Pokok Pers yang maksimal Rp 500 juta," ujar Dedi.

Selain sanksi denda, ketentuan dalam pasal 49 RUU Rahasia Negara juga diyakini bakal menjadi masalah serius yang berujung juga pada pembredelan dan pemberangusan media massa. Dalam pasal itu diatur tentang sanksi terhadap korporasi yang melanggar ketentuan tentang kerahasiaan negara. Seperti diwartakan, dalam pasal itu diatur sebuah korporasi dapat diancam hukuman ditetapkan berada di bawah pengawasan, dibekukan, atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang, jika terbukti melanggar UU tentang Rahasia Negara.

Dari sejumlah alasan tersebut, Masyarakat Pers Indonesia Selasa kemarin mendatangi Panja RUU Rahasia Negara dan menyatakan sikap resmi mereka menolak keras isi RUU Rahasia Negara rancangan Departemen Pertahanan.

Namun begitu Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ideologi dan Politik Agus Brotosusilo membantah semua kekhawatiran tadi. Bantahan itu dia sampaikan baik dalam rapat Panja maupun kepada wartawan usai rapat. Agus menyatakan pemerintah bahkan telah merevisi dan akan menyampaikan hasil perubahan tersebut dalam rapat-rapat panja berikutnya. Revisi dibuat agar semua kekhawatiran yang muncul dan dilontarkan masyarakat selama ini tidak lagi terjadi.

"Kami sudah ubah beberapa klausul seperti pasal 44 tentang pidana penjara paling singkat, bervariasi dari dua hingga empat tahun, disesuaikan dengan tingkat kerahasiaannya. Juga soal sanksi pidana terhadap korporasi, yang kami batasi hanya akan dijadikan sebagai korporasi di bawah pengawasan," ujar Agus.

Sebelumnya dalam pasal 44, sanksi pidana yang dicantumkan bervariasi paling singkat lima hingga tujuh tahun dan paling lama 15-20 tahun sesuai tingkat kerahasiaan, dan ancaman pidana 20 tahun hingga hukuman mati terkait pelanggaran yang dilakukan dalam masa perang.

Lebih lanjut Agus mengingatkan, ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Bab IX tidak dibuat atau diadakan khusus untuk menyasar pada media massa, jurnalis, atau perusahaan media massa. Sasaran sanksi pidana, termasuk denda dengan nominal tinggi menurutnya juga ditujukan kepada korporasi-korporasi multi-nasional bermodal kuat, yang selama ini banyak mengincar informasi penting tentang kekayaan sumberdaya alam Indonesia dengan berbagai macam cara.

"Kalau dikatakan tadi sanksi denda yang tinggi bakal membangkrutkan perusahaan media massa, kan dalam pasalnya disebut sanksi maksimal. Jadi nanti tergantung hakim yang akan memutuskan. Kami yakin tentu saja hakim akan mempertimbangkan seadil-adilnya," ujar Agus.

Agus menambahkan, jika dalam praktiknya nanti hakim justru memutus sanksi denda yang berat sementara diketahui kemampuan korporasi tersebut, termasuk perusahaan media massa, tidak mampu menjangkau, maka yang salah adalah hakim dan bukan ketentuan UU-nya. Tidak bisa juga kalau tadi dikatakan sanksi pidana disesuaikan ketentuan UU Pokok Pers. "Risiko pembocoran rahasia negara kan bisa membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara. Jadi besaran nominal denda itu sudah kami sesuaikan dengan risikonya," ujar Agus.