Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jampidum: Menlu Australia Aneh

Kompas.com - 15/08/2008, 18:20 WIB

JAKARTA, JUMAT - Jaksa Agung Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga menganggap Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Stephen Smith aneh. Keanehan Smith lantaran meminta agar tiga terpidana mati kasus Bali Nine yang tak lain adalah warga Australia tidak dieksekusi. Namun, Smith malah meminta eksekusi Amrozi Cs dilaksanakan.

"Saya baca di koran, Duta (Menlu) Australia itu malah memohon agar warganya yang terlibat di Bali Nine itu tidak dieksekusi. Sementara orang lain (Amrozi Cs) mau dieksekusi. Aneh itu," tegas Ritonga di Kejagung, Jakarta, Jumat (15/8).

Pada pertemuan dengan Menlu RI Hassan Wirayuda pada 11 Agustus lalu di Jakarta, Smith melobi Indonesia agar memberikan pengampunan terhadap enam warga Australia yang divonis mati dalam kasus narkoba di Bali tahun 2005 yang dikenal dengan Bali Nine.

Pada pertemuan tersebut, Smith tidak membahas sama sekali terhadap enam terpidana mati pelaku bom Bali I Amrozi Cs yang dihukum mati. Sikap diskriminatif Smith dalam penerapan hukuman mati, terungkap dalam wawancara dengan Sydney Morning Herald pada 10 Agustus 2008.

Dalam wawancara itu disebutkan, ketika warga Australia di luar negeri dihukum mati karena melakukan kejahatan, maka Smith akan melakukan upaya representasi atas nama warga Australia. Namun ketika hukuman mati dijatuhkan ke warga non Australia, Smith akan melakukan penilaian secara kasuistik.

Apakah Kejagung merasa teritervensi? "Nggak lah. Kita nggak mau diintervensi-intervensi. Orang mengeluarkan pendapat boleh, kita kan negara demokrasi. Kesimpulan akhirnya sesuai hukum kita lah," ujar Ritonga. (Persda Network/yls)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com