Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggara DPR Said Abdullah tak mempermasalahkan keputusan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk programprogram makan siang bergizi gratis dalam RAPBN 2025.

Said mengatakan, Banggar DPR justru merasa tenang karena pemerintah sudah menyepakati anggaran yang dialokasikan untuk program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu.

"Makan bergizi gratis kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih sebesar Rp 71 triliun sebenarnya itu menjadi harapan Banggar, jujur saja," ucap Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Politikus PDI-P itu berpandangan, anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut masih wajar dan tidak akan mengganggu kondisi fiskal.

Baca juga: Datangi Istana, Sri Mulyani Laporkan Anggaran Rp 71 Triliun untuk Program Makan Siang Gratis

Said pun meyakini bahwa Prabowo telah mengevaluasi ulang program makan gratis tersebut, karena sebelumnya program itu memerlukan anggaran sekitar Rp 450 triliun.

"Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak walaupun di situ sudah ada bantuan sosial, ada subsidi, dan kompensasi selama ini hampir Rp 500 triliun, bahkan pernah kita mencapai Rp 540 Triliun dan kini sekitar Rp 70 triliun menurut saya masih make sense," ujar Said.

Diberitakan sebelumnya, Menteri KeuanganSri Mulyani Indrawati memastikan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Baca juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun Bakal Digodok di DPR

Program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto itu rencananya akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada 2025.

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi (Makan Bergizi Gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar dia, dalam konferensi pers, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Bendahara Negara menjelaskan, angka itu didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tim presiden terpilih Prabowo.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disepakati, program Makan Bergizi Gratis bakal dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pos belanja APBN.

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 Capai Rp 71 Triliun

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan, bahwa beliau menyetujui bahwa pelkasanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Dengan demikian, Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap menjaga defisit fiskal APBN 2025 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni di kisaran 2,29 sampai 2,82 persen terhadap PDB.