Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Angkanya Turun 0,9 Poin

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merilis Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023, Senin (11/6/2024).

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023 mencapai 79,51.

“Dari sisi perencanaan pembangunan, capaian IDI 2023 masih melampaui target RKP (rencana kerja pemerintah) 2023 sebesar 79,25. Meski demikian, jika dibandingkan dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia 2022, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,90 poin (dari 80,41),” kata Heri dalam siaran pers Kemenko Polhukam, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Terjun Bebas, Faisal Basri: Jokowi yang Merusak demi Gibran Jadi Wapres

Adapun angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia Pusat sebesar 83,14 atau turun 1,15 poin.

Sementara itu, angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi sebesar 77,21 atau turun 0,74 poin.

Pada Indeks Demokrasi Indonesia Pusat, penurunan utamanya disebabkan meningkatnya hambatan kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kemerdekaan pers.

“Pada Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, penurunan disebabkan oleh lebih banyak indikator,” ujar Heri.

“Walaupun tidak terlalu tajam, namun terdapat penurunan pada kebebasan berkeyakinan, pemenuhan hak-hak pekerja, kemerdekaan pers, pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan, kualitas pelayanan publik, serta pendidikan politik bagi kader partai politik,” kata Heri.

Baca juga: Debat Panas Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Parpol: Singgung Oposisi hingga Indeks Demokrasi

Sebagian penurunan tersebut disebabkan adanya Pemilu 2024, mengingat separuh tahun 2023 sudah memasuki tahapan Pemilu 2024.

“Fakta ini bisa dilihat dalam kasus-kasus hambatan kebebasan berpendapat yang sebagian terkait Pemilu (2024),” ujar Heri.