KPK Raih WTP Lagi, Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 114,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan anggaran 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, predikat ini bisa diraih tidak lepas dari KPK yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

“Dengan raihan ini KPK secara beruntun mendapatkan WTP dalam kurun lima tahun terakhir,” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).

Ali menuturkan, pada 2023 KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 114,8 triliun.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Setuju UU KPK Direvisi Total

Angka itu terdiri dari penyelamatan potensi kerugian negara Rp 114,3 triliun dan asset recovery atau pemulihan aset dari penindakan perkara korupsi Rp 384,4 miliar.

Selain itu, terdapat hasil Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara mencapai Rp 140,9 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 9,37 miliar, dan pelaporan gratifikasi Rp 11,1 miliar.

Ali juga melaporkan realisasi anggaran KPK tahun 2024 sebesar Rp 1,306 dari nilai anggaran Rp 1,316.

“Capaian realisasi anggaran tersebut menggambarkan serapan yang merata sejak awal tahun,” tutur Ali.

Ali menuturkan, laporan keuangan KPK dinilai wajar pada semua aspek, baik realisasi anggaran, operasional, material, maupun perubahan ekuitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Baca juga: Jubir Penindakan KPK Diganti, Nawawi: Penyegaran

Karena itu, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada wajar tidaknya penggunaan keuangan KPK.

Lebih lanjut, Ali menyebutkan, predikat WTP dari BPK ini menunjukkan lembaga antirasuah konsisten mendorong pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

“Di samping itu, KPK turut mendorong stabilitas nasional sesuai dengan Arah Kebijakan dan Rencana Strategis kelembagaan,” ujar Ali.