Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Berkantor di IKN Awal Juli, Masih Tunggu Ketersediaan Air

Kompas.com - 05/06/2024, 10:30 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo optimistis bisa mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.

Berdasarkan keterangan, Jokowi akan berkantor sekitar akhir Juni maupun awal Juli 2024.

Kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Juli," kata Jokowi dalam keterangannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).

Ia menuturkan, pemerintah tengah mempersiapkan sarana prasarana tersebut. Terkait ketersediaan air, pihaknya sudah meresmikan Bendungan Sepaku, yang akan mengairi sejumlah permukiman di IKN.

Baca juga: Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

"Airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan Bendungan Sepaku. Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," tuturnya.

Sebelumnya, kepastian Presiden berkantor juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Ia menyatakan, rencana Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara tetap sesuai jadwal (on schedule) usai Bambang Susantono mengundurkan diri sebagai OIKN.


Ia menyebutkan, Jokowi akan berkantor jika sejumlah utilitas sudah terpasang, termasuk saluran air.

"Insya Allah kalau air sudah masuk (Presiden berkantor di IKN)," kata Basuki di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Jokowi Bandingkan Kualitas Udara: Jakarta 176, IKN Pasti Sekitar 20

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengungkapkan, saluran air rencananya sudah terpasang pada Juni 2024.

Saat ini kata Basuki, pihaknya tengah mengambil dan menyiapkan pompa-pompanya.

"Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan kita instal, 7 juni, ini tanggal 3 Juni diambil, 7 Juni air sampai di Balikpapan, diinstal. Mudah-mudahan akhir juni atau awal Juli (sudah jadi)," tutur Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com