Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe bisa berdampak secara politis kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jamiluddin meyakini investor pasti akan semakin tidak percaya dengan pembangunan IKN.

"Iya, kalau dilihat secara politis. Sebab, mundurnya dua petinggi IKN itu akan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan Joko Widodo," ujar Jamiluddin kepada Kompas.com, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

"Makin memudarnya kepercayaan itu bisa saja datang dari investor. Kelompok ini akan semakin tidak percaya atas pembangunan IKN," sambungnya.

Menurut Jamiluddin, investor akan melihat betapa tidak pedulinya masyarakat Indonesia terhadap IKN.

Jika hal tersebut sampai terjadi, maka bisa saja investor semakin tidak percaya untuk berinvestasi di IKN.

Jamiluddin menilai mundurnya dua petinggi Otorita IKN itu juga berdampak kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang akan menjabat di periode berikutnya. 

"Hal itu tentunya dapat berpengaruh terhadap pemerintahan Prabowo. Baginya, bisa saja IKN menjadi simalakama," ucap Jamiluddin.

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

Selain itu, menurut Jamiluddin, masyarakat Indonesia tidak terlalu mengenal dua petinggi Otorita IKN yang mundur itu, sehingga mereka tidak terlalu peduli.

Sebab, selama ini, masyarakat hanya mendapat informasi mengenai progres pembangunan IKN yang disebut on the track.

"Jadi, mundurnya dua sosok itu tentunya tidak berpengaruh terhadap sebagian masyarakat Indonesia. Bagi mereka, siapa pun yang menjadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, itu hanya urusan para petinggi negara," katanya.

Lalu, Jamiluddin menjelaskan, IKN sejak awal memang tidak melibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari penetapan lokasi IKN, hingga pembuatan UU IKN.

Baca juga: Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Karena itu, sebagian masyarakat melihat pembangunan IKN hanyalah kehendak elite. Masyarakat hanya jadi penonton hingar bingarnya elite negeri dalam merancang IKN.

Dia meyakini sebagian masyarakat tidak peduli apa yang terjadi di IKN.

"Bagi mereka, jadi tidaknya IKN hanya urusan elite, bukan urusan rakyat. Jadi, sebagian masyarakat tidak akan mempersoalkan apa yang terjadi di IKN. Mereka hanya menonton para elite yang mulai saling menyalahkan terkait progres pembangunan IKN, termasuk tentunya mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN," imbuh Jamiluddin.