Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Kompas.com - 04/06/2024, 07:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Kepala Otorita Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Dhony Rahajoe, resmi mundur dari jabatannya.

Kepastian pengunduran diri itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang.

"Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono," kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Pratikno menyebutkan, Jokowi pun telah meneken keputusan presiden terkait pemberhentian Bambang dan Dhony sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Dalam keputusan presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Sebelumnya, Bambang dan Dhony dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai pimpinan Otorita IKN pada 10 Maret 2022.

Mereka sedianya bertugas untuk periode 2022-2027.

Bambang dan Dhony merupakan pimpinan Otorita IKN yang pertama setelah pemerintah sepakat memulai pembangunan Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru RI.

Tak sampaikan alasan mundur

Saat menyampaikan keterangan pers, Mensesneg Pratikno langsung didampingi oleh Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni.

Ia menyampaikan, Basuki dan Raja Juli sebelumnya sudah bertemu Presiden Jokowi untuk menerima penugasan baru.

Presiden juga meminta keduanya menjamin rencana pembangunan IKN tetap berlanjut.

"Beliau-beliau dipanggil Presiden sekaligus sebagai Plt ini sekaligus untuk menjamin rencana pembangunan di IKN tetap berlanjut sesuai dengan visi semula, yakni sebagai Nusa rimba raya," ungkap Pratikno.

Sementara itu, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe tidak tampak ketika Pratikno menyampaikan keterangan pers.

Mensesneg Pratikno saat mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).KOMPAS.com/Dian Erika Mensesneg Pratikno saat mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Pratikno lantas menjelaskan soal kronologi pengunduran diri Bambang dan Dhony.

Awalnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Dhony Rahajoe dari jabatan Wakil Kepala Otorita.

Kemudian, beberapa waktu selanjutnya giliran Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang menyerahkan surat pengunduran diri.

Meski sudah menyerahkan surat, menurutnya, Bambang dan Dhony sama-sama tidak menyampaikan alasan pengunduran diri mereka.

"(Alasan pengunduran diri) Tidak disampaikan," kata Pratikno.

Baca juga: Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Pratikno juga menuturkan, Dhony Rahajoe sebenarnya sudah lama berbicara dengan Jokowi terkait rencana mundur dari Otorita IKN.

Setelah berbicara dengan Jokowi, Dhony lantas menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Otorita IKN.

Bambang lantas menyusul Dhony untuk mengundurkan diri dari posisi kepala Otorita IKN.

Hanya saja, surat keputusan pemberhentian Bambang dan Dhony tersebut baru terbit setelah pengunduran diri keduanya diproses.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com