Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Kompas.com - 26/05/2024, 08:00 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik Kursi Menteri di kabinet pemerintahan meributkan jatah kursi menteri pada pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Parpol yang sudah lebih dulu mendukung Prabowo-Gibran enggan jika parpol yang baru mendukung Prabowo-Gibran belakangan mendapat jatah menteri sampai 3 kursi.

Adapun partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran setelah Pilpres 2024 adalah Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai Amanat Nasional (PAN) yang sejak awal mendukung Prabowo-Gibran tidak ingin jika partai yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah Pilpres 2024, mendapatkan jatah menteri sampai tiga kursi.

Baca juga: PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, tidak tepat apabila partai politik yang baru bergabung meminta jatah kursi menteri lebih banyak dibandingkan partai yang sudah mendukung Prabowo sejak awal.

"Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga (Menteri). Kemarin dalam pilpres enggak ikut (dukung Prabowo), tiba-tiba dapat 3 (menteri). Itu kan engggak tepat, benar enggak?" kata Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Disebut Bisa lebih dari 3 Menteri

Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Pernyataan PAN tersebut ditanggapi santai oleh Partai Nasdem. Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni berpandangan, bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

"Menarik untuk ditanyakan balik ke partai PAN ya. Memang benar ya partai yang baru gabung dapat 3 menteri? Rasanya malah dapat lebih deh," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Sahroni menyampaikan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Prabowo dan Nasdem terkait berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan.

Baca juga: Nasdem: Apa Benar Partai yang Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri? Rasanya Lebih...

Menurut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya menyampaikan bahwa Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa pamrih.

Tanpa mendapat jatah menteri pun, kata Sahroni, Nasdem akan tetap mensukseskan pemerintahan selanjutnya.

"Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya," ucapnya.

PKB minta PAN tak baper

Wasekjen PKB Syaiful Huda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Wasekjen PKB Syaiful Huda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan PAN tidak perlu 'terbawa perasaan' atau baper terkait jumlah menteri yang nantinya didapat partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Adapun PKB telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran, setelah berjuang untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.

"PAN saya kira enggak perlu baper. Enggak perlu baperan lah," ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com