Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Kompas.com - 25/05/2024, 13:18 WIB
Singgih Wiryono,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, sangat mungkin partai politik yang sebelumnya tidak mendukung presiden dan wakil presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mendapat jatah kursi menteri.

Dua partai yang telah menyatakan berkoalisi dengan Prabowo-Gibran saat ini adalah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Sangat mungkin partai-partai yang tidak berkeringat, partai-partai yang menjadi lawan, partai-partai dari kubu lain yang masuk koalisi Prabowo-Gibran seperti Nasdem, PKB atau nanti ada partai lain menyusul kemungkinan besar akan mendapatkan jatah menteri," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (25/5/2024). 

Baca juga: PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Ujang menyebut, sebuah keniscayaan partai yang berkoalisi dengan pemerintah akan dihadiakan kursi menteri oleh penguasa.

"Enggak mungkin berkoalisi gigit jari, pasti disiapkan kursi menteri itu," katanya.

Politik bagi-bagi kursi menteri ini, kata Ujang, adalah politik power sharing yang digunakan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang mungkin akan digunakan juga oleh Prabowo-Gibran.

Sebab, Prabowo-Gibran juga butuh dukungan untuk pemerintahan ke depan dari partai-partai yang sebelumnya menjadi lawan di Pilpres 2024.

"Di saat yang sama partai-partai yang kalah itu mendapatkan posisi jabatan di kabinet Prabowo-Gibran," ucapnya.

Ujang sekaligus memprediksi, bagi-bagi kursi menteri ini tidak hanya berlangsung di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ada kemungkinan, partai yang tidak kuat beroposisi akan meminta jatah kursi menteri juga untuk berkoalisi.

"Kemarin kan Zulhas juga masuk di tengah jalan dan dapat kursi menteri, lalu AHY juga masuk dapat kursi menteri. Sama, Nasdem/PKB pun kalau masuk di awal juga dapat kursi menteri," ucapnya. 

Baca juga: Jadi Rebutan Parpol, Berapa Gaji Menteri di Era Jokowi?

"Jadi itulah sebenarnya politik umum saja dilakukan oleh parpol untuk saling menguntungkan satu sama lain di pemerintahan. Jadi saya lihat sangat mungkin partai yang tidak berkeringat akan mendapatkan jatah kursi menteri," tandas Ujang. 


Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni merespons Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak mau partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendapatkan jatah tiga kursi menteri.

Sahroni menyebut bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

Adapun Nasdem merupakan salah satu partai yang baru bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran usai Pilpres 2024 selesai digelar.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com