Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Kompas.com - 26/05/2024, 08:00 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik Kursi Menteri di kabinet pemerintahan meributkan jatah kursi menteri pada pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Parpol yang sudah lebih dulu mendukung Prabowo-Gibran enggan jika parpol yang baru mendukung Prabowo-Gibran belakangan mendapat jatah menteri sampai 3 kursi.

Adapun partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran setelah Pilpres 2024 adalah Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai Amanat Nasional (PAN) yang sejak awal mendukung Prabowo-Gibran tidak ingin jika partai yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah Pilpres 2024, mendapatkan jatah menteri sampai tiga kursi.

Baca juga: PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, tidak tepat apabila partai politik yang baru bergabung meminta jatah kursi menteri lebih banyak dibandingkan partai yang sudah mendukung Prabowo sejak awal.

"Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga (Menteri). Kemarin dalam pilpres enggak ikut (dukung Prabowo), tiba-tiba dapat 3 (menteri). Itu kan engggak tepat, benar enggak?" kata Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Disebut Bisa lebih dari 3 Menteri

Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Pernyataan PAN tersebut ditanggapi santai oleh Partai Nasdem. Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni berpandangan, bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari tiga menteri.

"Menarik untuk ditanyakan balik ke partai PAN ya. Memang benar ya partai yang baru gabung dapat 3 menteri? Rasanya malah dapat lebih deh," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Sahroni menyampaikan, sejauh ini belum ada pembicaraan antara Prabowo dan Nasdem terkait berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan.

Baca juga: Nasdem: Apa Benar Partai yang Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri? Rasanya Lebih...

Menurut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya menyampaikan bahwa Nasdem akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa pamrih.

Tanpa mendapat jatah menteri pun, kata Sahroni, Nasdem akan tetap mensukseskan pemerintahan selanjutnya.

"Iya itu prinsip Ketua Umum Surya Paloh, dukungan ke Pak prabowo untuk negara makin hebat, makin maju ke depannya," ucapnya.

PKB minta PAN tak baper

Wasekjen PKB Syaiful Huda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Wasekjen PKB Syaiful Huda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan PAN tidak perlu 'terbawa perasaan' atau baper terkait jumlah menteri yang nantinya didapat partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Adapun PKB telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran, setelah berjuang untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.

"PAN saya kira enggak perlu baper. Enggak perlu baperan lah," ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Huda menjelaskan, PKB menyerahkan sepenuhnya jumlah menteri kepada Prabowo selaku presiden terpilih. Lagipula, kata dia, Prabowo memiliki hak untuk mengulurkan tangan kepada semua kekuatan partai politik.

"Jadi kita serahkan kepada presiden terpilih terkait jumlah dan postur kabinetnya," ucapnya.

Baca juga: PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Huda menegaskan, PKB belum menyodorkan portofolio menteri apapun kepada Prabowo. Dia menekankan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo, meski belum membahas soal menteri sama sekali.

"Jadi soal kekhawatiran teman-teman PAN sampai hari ini kurang relevan, karena kami sendiri yang menyatakan siap untuk kerja sama dengan presiden terpilih. Belum ngomongin sama sekali soal portofolio kabinet," imbuh Huda.

Gerindra minta tak jadi polemik

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad KOMPAS.com/RIZKY SYAHRIAL Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad
Sementara itu, Partai Gerindra meminta agar persoalan jatah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran tidak sampai menjadi polemik di media.

Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Nasdem soal peluang mendapatkan lebih dari tiga Menteri.

“Saya rasa tidak perlu ada polemik di media soal jatah menteri,” kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (25/5/2024).

\Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan, komunikasi antara Nasdem dengan Gerindra selama ini mengalir dengan baik.

Baca juga: Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Ia berpandangan, Partai Nasdem sama seperti partai koalisi lainnya telah menyatakan untuk menghormati hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Bahwa komitmen mendukung pemerintah Pak Prabowo itu sudah disampaikan dengan lugas dan tegas oleh Pak Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem). Tanpa kemudian ada ngomong soal berapa menteri berapa menteri,” kata Dasco.

“Nasdem itu sama dengan partai koalisi yang lebih dahulu ada, yang menyatakan menghormati bahwa persoalan kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih atau Pak Prabowo Subianto,” ucapnya.

Diprediksi dapat 2 kursi Menteri


Partai Nasdem dan PKB diprediksi akan mendapat dua jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kemungkinan itu didasarkan dari kekuatan Nasdem dan PKB di parlemen yang cukup kuat.

"Tergantung jumlah kekuatan di parlemennya, kalau Nasdem dan PKB ini kan menengah ke atas. Saya melihat proporsional, bisa saja dapat jatah dua kursi masing-masing, Nasdem 2, PKB 2 mungkin," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu.

Baca juga: Nasdem dan PKB Diprediksi Dapat 2 Jatah Kursi Menteri dari Prabowo

Dia menilai, PKB dan Nasdem akan mengalami kerugian jika hanya mendapatkan satu kursi menteri saja. "Karena dua partai ini menengah ke atas, karena kekuatan di parlemen besar," kata dia.

Ujang juga menilai, Prabowo akan mempertimbangkan asas proporsional dalam bagi-bagi kursi menteri. Khusus untuk partai politik yang baru bergabung, perhitungan kekuatan politik di parlemen adalah indikator yang paling jelas.

"Jadi saya melihat proporsionalitas yang akan dilakukan Prabowo untuk membagi partai-partai dilihat dari kekuatan jumlah kursi di parlemen," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com