Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Kompas.com - 21/05/2024, 14:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim bungkam dan seolah menghindari wartawan usai mengikuti rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang membahas tentang kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan pendidikan tinggi disebut bersifat tersier oleh pejabat Kemendikbud, Selasa (21/5/2024) siang.

Pantauan Kompas.com, rapat Komisi X DPR bersama Mendikbud beserta jajaran selesai sekitar pukul 13.00 WIB.

Lima menit berselang, Nadiem terlihat keluar dari pintu sekretariat Komisi X. Itu diketahui bukan pintu keluar ruangan rapat.

Saat keluar, Nadiem terlihat dijaga oleh sejumlah pengawalnya.

Baca juga: Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

 

Kemudian, Nadiem terlihat kebingungan dan hanya mengatupkan kedua tangannya saat dicecar oleh awak media terkait biaya UKT hingga pendidikan tinggi tersier.

"Mohon maaf, akan dijelaskan oleh Prof Abdul Haris," ujar Nadiem singkat.

Adapun Abdul Haris adalah Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Kemendikbud-Ristek, yang juga hadir dalam rapat dengan Komisi X DPR RI tersebut.

Namun, awak media terus berusaha bertanya kepada Nadiem hingga ke anak tangga gedung Nusantara I.

Sayangnya, Nadiem tetap memilih bungkam dan masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang telah menunggunya. Dia pun meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Baca juga: Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Minta kenaikan UKT dibatalkan sementara

Sebelumnya, dalam rapat, Komisi X DPR mendesak Kemendikbud-Ristek membatalkan sementara kenaikan UKT.

Menurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, hal itu merupakan hasil rapat internal Komisi X yang digelar sebelumnya.

"Sebagaimana rapat internal kami, kami meminta kenaikan UKT ini untuk dibatalkan sementara ditangguhkan atau dibatalkan," ujar Huda.

"Kita ingin memastikan supaya teman-teman sudah melampaui deadline tidak bisa membayar UKT untuk dipastikan diafirmasi oleh pihak Kemendikbud untuk tetap bisa kuliah," katanya lagi.

Kemudian, Nadiem merespons permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa kementeriannya akan menghentikan kenaikan UKT yang tidak wajar di sejumlah PTN.

Belakangan ini, memang tengah ramai diperbincangkan tentang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menaikkan UKT yang wajib dibayar mahasiswa di setiap semester.

Baca juga: Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com