Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Kompas.com - 17/05/2024, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta supaya pemerintahannya kelak tidak diganggu masih menuai beragam tanggapan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganggap pernyataan Prabowo membahayakan karena bisa mencerminkan pola kepemimpinan yang subjektif pada pemerintahan mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengklarifikasi tuduhan tentang gaya hidup anggota KPU yang menyewa jet pribadi sampai gemar menyambangi tempat hiburan malam dan bermain perempuan.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

 

1. Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu, PDI-P: Berbahaya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganggap pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tidak ingin masa pemerintahannya kelak diganggu sebagai sinyal bahaya.

Menurut politikus PDI-P Adian Napitupulu, kata "jangan mengganggu" yang disampaikan Prabowo sangat subjektif dan tidak ada instrumen hukum yang bisa dijadikan patokan ukuran.

"Karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Enggak ada alat ukurnya. Berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antaranak bangsa dalam sebuah negara tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif," kata Adian dalam program Satu Meja di Kompas TV, seperti dikutip pada Rabu (15/5/2024).

Adian mengatakan, karena tidak ada patokan ukuran menurut aturan undang-undang itulah maka tafsir mengenai "jangan mengganggu" yang disampaikan Prabowo dikhawatirkan sangat subjektif, dan rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan buat menekan kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintahan mendatang.

Baca juga: Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

"Dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A, B, C, segala macam kita mengkategorikannya kritik, Prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu," ujar Adian.

"Dan apa alat ukurnya? Ya dia sendiri yang tahu," sambung Adian.

2. Dituding Sewa "Private Jet", Dugem, dan Main Wanita, Ketua KPU Beri Penjelasan

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari merespons mengenai tudingan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Riswan Tony yang menyoroti gaya hidup anggota KPU, mulai dari menyewa jet pribadi hingga dugem.

Hasyim menyampaikan, pesawat memang disewa KPU untuk memonitor logistik Pemilu 2024 di berbagai daerah.

"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?" ujar Hasyim saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (15/5/2024) malam.

Baca juga: Sindir Gaya Hidup Pejabat KPU, Anggota DPR: Sewa Jet, Dugem, Belum Lagi Wanitanya...

"Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," kata dia.

Menurut Hasyim, KPU cuma memiliki waktu selama 75 hari untuk pengadaan logistik di Pemilu 2024.

Dia mempertanyakan siapa yang akan disalahkan jika pengadaan logistik gagal.

Baca juga: Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

"Tahu enggak teman-teman pengadaan logistik cuma 75 hari siapa yang enggak spot jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal?" ucap Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com