Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SYL Mengaku Tak Tahu Ada Patungan di Kementan untuk Kepentingannya

Kompas.com - 16/05/2024, 08:08 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku tidak mengetahui adanya sharing atau patungan para pejabat di Direktorat yang ada di Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini disampaikan SYL saat diberikan kesempatan menanggapi keterangan sejumlah pejabat Kementan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Di hadapan Majelis Hakim, SYL menyatakan bakal menjelaskan lebih rinci bantahan atas keterangan saksi yang menyebutkan adanya patungan untuk kepentingan dirinya dalam nota pembelaan. 

"Semua sharing-sharing dan seperti apa yang disampaikan, akan saya jawab dalam pembelaan saya dan saya nyatakan tidak betul, saya tidak tahu menahu," kata SYL.

Baca juga: Cucu SYL Ditransfer Duit Rp 20 Juta dari Kementan

Dalam sidang ini, direktorat di Kementan disebut rutin menyiapkan uang sebesar Rp 30 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan SYL.

Hal ini diungkap Kepala Bagian (Kabag) Umum Direkrorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Edi Eko Sasmito.

Uang puluhan juta untuk SYL itu terungkap ketika Jaksa KPK menggali sharing atau patungan yang rutin disiapkan Direktorat di Kementan.

"Apa itu sharing rutin?" tanya jaksa dalam sidang.

"Rutin itu misalnya, di 2022 itu waktu saya kumpulin itu per Direktorat itu per bulan Rp 30 juta," kata Edi.

Ia mengatakan uang Rp 30 juta per bulan itu sengaja dikumpulkan masing-masing direktorat untuk jaga-jaga jika tiba-tiba ada permintaan dari SYL.

Baca juga: Stem Cell Anak SYL Rp 200 Juta Dibayari oleh Kementan

Bahkan, jika uang puluhan juta per bulan yang disiapkan itu tidak cukup, direktorat akan kembali patungan memenuhi jumlah tersebut.

"Sudah dipatok Rp 30 juta?" timpal Jaksa.

Menjawab pertanyaan itu, Edi menyebut bahwa kebutuhan SYL kerap tidak terduga. Sebab, keperluan anak eks Mentan, Indira Chunda Thita Syahrul juga menggunakan dana Kementan.

"Misal tiket Bu Thita, kemudian ada juga yang luar negeri, kalau yang luar negeri kan (perlu anggaran) besar. Jadi mau tidak mau kita sharing-nya harus ada tambahan jadi ada namanya sharing insidentil,” kata Edi.

“Jadi kalau ada permintaan yang besar itu baru kita kumpulkan lagi teman-teman direktorat untuk menambah iuran. Kalau yang Rp 30 juta-an itu untuk biar kalau ada permintaan permintaan langsung ada uang yang bisa disampaikan," ucap dia. 

Baca juga: Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com