JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang mengatakan, dirinya kecewa dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, Sirekap KPU kerap bermasalah sehingga membuat rakyat bingung saat proses penghitungan di Pemilu 2024.
Hal tersebut Junimart sampaikan dalam rapat antara Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
"Saya sangat kecewa dengan KPU telah memperkenalkan Sirekap menjadi hal yang membuat bingung rakyat Indonesia," ujar Junimart.
Baca juga: Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki
Junimart menjelaskan, Sirekap yang diciptakan sebagai alat bantu memang membuat rakyat bergantung untuk melihat penghitungan suara.
Dia mencontohkan, pada awal rekapitulasi, perolehan suara dirinya paling tinggi di Dapil Sumatera Utara (Sumut) III.
Akan tetapi, dalam beberapa hari berikutnya, suaranya malah menurun.
Kemudian, di akhir proses penghitungan suara, tayangan grafik Sirekap justru disetop KPU.
"Ada apa dengan KPU? Sirekap itu hanyalah alat bantu. Last menit berhenti. Jadi apa motivasi KPU ya, dengan menerbitkan Sirekap? Padahal, ya, hasil suara yang dari daerah itu belum tentu valid A1, Pak," tuturnya.
Baca juga: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK
Junimart mengaku dirinya sebenarnya tidak kecewa karena gagal lolos ke parlemen.
Hanya saja, Junimart menyesalkan cara kerja KPU di Pemilu 2024 ini.
"Saya tidak kecewa, saya tidak lolos, Pak. Tetapi saya sesalkan cara kerja KPU yang sekian lama kita rapat, rapat, rapat terus, bahkan membutuhkan anggaran Rp 76 triliun," imbuhnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.