KOMPAS.com - Di tengah gejolak perekonomian global dan sejumlah tantangan yang terjadi, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tetap menjadi instrumen penting perekonomian nasional.
Kinerja APBN yang didukung oleh perpajakan yang menyumbang sekitar 80 persen penerimaan negara, termasuk penerimaan cukai dan kepabeanan, berada di jalur yang tepat.
Banyak pihak mengapresiasi kinerja Bea Cukai dan mengingatkan akan krusialnya peran institusi ini terhadap perekonomian negara.
Dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara, hingga triwulan I-2024, Bea Cukai telah mengumpulkan Rp 69 triliun atau 21,5 persen dari target. Secara total, pendapatan negara telah terkumpul Rp 620,01 triliun atau sebesar 22,1 persen dari target.
Baca juga: Ini Program Pertagas yang Dinilai Dapat Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Desa
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan bahwa Bea Cukai memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia.
"Bea Cukai tidak hanya memiliki fungsi sebagai salah satu instansi yang mengumpulkan penerimaan yang vital bagi negara dan APBN. Tetapi di sisi lain dalam hal lalu lintas perdagangan kaitannya dengan aktivitas perdagangan. Di sinilah titik krusialnya Bea Cukai," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/5/2024).
Lebih lanjut, Faisal mengatakan bahwa tugas utama Bea Cukai tidak hanya sebagai pengumpul pendapatan (revenue collector), tetapi juga sebagai pelindung masyarakat Indonesia dari ancaman barang terlarang dan barang dengan impor yang dibatasi.
Selain itu, kata dia, Bea Cukai juga berperan sebagai fasilitator perdagangan (trade facilitator) dan memberikan bantuan kepada industri (industrial assistance), yang memegang peran penting dalam memperlancar industri dan perdagangan domestik.
Baca juga: Emiten Perdagangan Aspal SOLA Bakal IPO dengan Harga Perdana Rp 110 Per Saham
Faisal menyatakan bahwa volume lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia sangat besar dan melibatkan jumlah uang yang signifikan.
"Oleh karena itu, tata kelola atau governance di Bea Cukai adalah hal yang sangat penting. Jika tata kelola ini baik, maka penerimaan negara dan pengaturan perdagangan ekspor-impor serta kontrol terhadap barang akan optimal. Ini termasuk kontrol terhadap barang-barang ilegal," imbuhnya.
Namun sebaliknya, lanjut Faisal, jika tata kelola tidak baik, maka aturan yang mengatur masuk dan keluarnya barang dari negara lain tidak akan efektif.
"Kondisi ini akan berpengaruh pada perekonomian dalam negeri, baik bagi konsumen maupun produsen, serta industri manufaktur yang akan terimbas. Inilah titik kritis dari peran penting Bea Cukai," imbuhnya.
Baca juga: CORE: Tata Kelola Bea Cukai Penting untuk Cegah Barang Ilegal dan Pengawas Ekspor Impor
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyatakan bahwa kinerja Bea Cukai dari segi penerimaan negara selalu mencapai target setiap tahunnya.
Pada 2021, pendapatan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp2 69 triliun, dengan pertumbuhan 26,23 persen year-on-year (YoY), atau sebesar 125,1 persen dari target.
Pada 2022, realisasi pendapatan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 317,8 triliun, meningkat sebesar 18,0 persen atau mencapai 106,3 persen dari target.