Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Kompas.com - 09/05/2024, 09:05 WIB
Irfan Kamil,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengeklaim, sejumlah perjalanan dinas yang menggunakan dana dari pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) RI dilakukan semata-mata untuk kepentingan negara.

Hal ini disampaikan SYL saat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menyampaikan pertanyaan atau bantahan terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa KPK menghadirkan empat pejabat Kementan menjadi saksi dalam sidang itu. Mereka adalah Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan, Gunawan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan (Ditjen PSP), Hermanto

Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran Ditjen PSP Kementan, Puguh Hari Prabowo dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha dan Rumah Tangga (Rumga) Kementan, Lukman Irwanto.

"Kami beri kesempatan kepada terdakwa (SYL) untuk bertanya kepada saksi, silakan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Dalam kesempatan itu, SYL meminta para saksi untuk tidak membela dirinya saat menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Politikus Partai Nasdem ini meminta eks anak buahnya di Kementan itu untuk jujur menjawab apa yang akan ditanyakan.

"Pada kesempatan ini Yang Mulia, saya berharap dijawab dengan hati saja karena pertanyaanya juga ringan-ringan, jangan bela saya, saya tidak perlu dibela," kata SYL.

"Ini bekas anak-anak saya Pak, temen-temen JPU maafkan saya. Artinya jawab dengan sejujurnya saja, saya sudah siap dengan segalanya kok," ucap dia.

Selanjutnya, SYL pun mulai menyampaikan pertanyaan kepada empat saksi yang duduk di muka persidangan. Ia pun menyinggung keterangan saksi yang menyebutkan adanya dana dari pejabat Kementan yang digunakan untuk lawatan ke Brasil.

"Yang pertama, perjalanan ke Brasil itu, ini kan jauh banget, 34 jam. Kalian tahu enggak isinya apa? Yang perintah saya kan negara, Presiden, dan itu hasil keputusan ratas (rapat terbatas)," kata SYL.

Kepada para saksi, SYL menyebut bahwa harga pangan dunia saat itu tengah naik. Ia pun mengeklaim diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut dia, kunjungan ke sejumlah negara dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pangan yang akan berdampak pada jutaan rakyat Indonesia.

"Di sana itu ada enggak persoalan dalam negeri yang lagi tidak baik-baik, antara lain harga tempe, tahu, lagi naik. Jawab saya, lagi naik enggak ? Kira-kira itu jawaban saya, adik-adikku," kata SYL.

Baca juga: Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

"Yang kedua, ada enggak persoalan dengan daging mulai naik karena terjadi el nino sehingga suplai dari Australia berkurang?" ucapnya melanjutkan.

Ia pun meminta izin kepada Majelis Hakim untuk sedikit menjelaskan persoalan pangan yang saat itu harus diselesaikan oleh Kementan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com