Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memprioritaskan kasus dugaan perbuatan asusila oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Hasyim dilaporkan ke DKPP atas dugaan asusila kepada seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di Belanda.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, DKPP sudah melakukan verifikasi atas kasus tersebut dan ditargetkan sidang akan berlangsung pada akhir Mei 2024.

"Kasus di PPLN Belanda yang dugaan asusila itu sudah lolos verifikasi material. Tinggal menunggu jadwal persidangan," ucap Heddy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/5/2024).

"DKPP akan memprioritaskan untuk penanganan perkara ini, juga untuk memberi kepastian hukum bagi pengadu dan teradu. Kemungkinan akan kita sidangkan di akhir Mei," lanjutnya.

Baca juga: DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asyari

Heddy mengatakan sidang tersebut diberi prioritas karena kasusnya menarik perhatian publik.

Jika tidak diberi prioritas, sidangnya mungkin baru akan dilaksanakan 3 hingga 4 bulan ke depan.

"Jadi, akan kita prioritaskan penanganan perkara ini agar semua mendapat kepastian, tidak menjadi isu tidak menjadi bola liar untuk saling menyudutkan," kata Heddy.

Heddy menambahkan sidang tersebut akan dilakukan secara tertutup sesuai dengan permintaan dari pihak korban.

"Pengadunya minta dilakukan tertutup. Kalau menyangkut perkara dugaan asusila itu biasanya sidang memang dilakukan tertutup," ucap Heddy.

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Diketahui dalam aduannya, pengadu menyebut komisioner KPU RI 2 periode itu menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila.

"Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024," kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani, setelah pengaduan ke DKPP.

Keduanya disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa, atau sebaliknya saat korban melakukan kunjungan dinas ke dalam negeri.

Kuasa hukum lainnya, Aristo Pangaribuan, menyebut bahwa dalam keadaan keduanya terpisah jarak, terdapat upaya aktif dari Hasyim "secara terus-menerus" untuk menjangkau korban.

"Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya," kata Aristo.

Baca juga: Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Namun, menurutnya, tidak ada intimidasi maupun ancaman dalam dugaan pemanfaatan relasi kuasa yang disebut dilakukan oleh Hasyim.

Pengacara juga enggan menjawab secara tegas apakah "perbuatan asusila" yang dimaksud juga mencakup pelecehan seksual atau tidak.

Korban disebut butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian membuat aduan semacam ini. Pengacara membantah korban memiliki motif politik di balik aduan ini.