Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Kompas.com - 07/05/2024, 06:13 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa kabinet pada pemerintahan Prabowo dan dirinya bakal banyak diisi dari kalangan profesional.

Namun, pria yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo ini enggan membeberkan lebih lanjut perihal komposisi kabinet tersebut.

Gibran hanya menegaskan bahwa penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Ya banyak profesional, nanti ya, kalau urusan kabinet nanti dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih. Sekali lagi, nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Presiden terpilih,” kata Gibran dilansir dari Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Soal Calon Menteri Kabinet, Gibran: Keputusan Presiden Terpilih

Saat coba dikulik kembali terkait pernyatannya bahwa kabinet bakal lebih banyak diisi kalangan profesional, Gibran hanya meminta publik untuk menunggu keputusan dari Prabowo selaku Presiden terpilih.

“Ditunggu aja,” ujar putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Jangan sekadar bagi-bagi kekuasaan

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro mengingatkan bahwa pembentukan kabinet bukan ajang bagi-bagi kekuasaan semata.

Oleh karenanya, Agung mengatakan, pentingnya Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rabuming Raka membentuk kabinet zaken.

"Perlu membentuk kabinet zaken, bukan hanya sekadar bagi-bagi kue kekuasaan karena nanti yang memberikan dampak kurang bagus pada pemerintahan Prabowo-Gibran justru ketika nalar politiknya lebih menguat ketimbang nalar publik atau nalar untuk memastikan bahwa orang-orang yang dipilih sesuai dengan prinsip meritokrasi,” kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Agung juga menyoroti pentingnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance dalam pembentukan kabinet. Sebab, pemerintahan yang efektif memerlukan orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing.

“Karena kita perlu desain pemerintahan yang efektif dan kuat untuk mengarungi ketidakpastian, baik di skala nasional dan global,” ujar Agung.

Di sisi lain, Agung mengatakan, Prabowo-Gibran juga memerlukan tim yang solid dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

“Jadi ini bukan tugas yang mudah dan Prabowo-Gibran membutuhkan tim yang solid dan punya visi besar untuk menuntaskan berbagai kompleksitas dan masalah yang mengemuka,” katanya.

Baca juga: Niatnya Berkonsultasi dengan Megawati Dinilai Tak Tepat, Gibran Buka Suara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Nasional
Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

Nasional
Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

Nasional
Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

Nasional
Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

Nasional
Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

Nasional
Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama 'Saya Ganti Kalian' di Era SYL

Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama "Saya Ganti Kalian" di Era SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com