Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Kompas.com - 07/05/2024, 15:34 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menegaskan Indonesia harus bersih dari korupsi jika ingin sukses.

Anwar menjelaskan, selama Indonesia belum bebas dari korupsi, maka selama itu pula kesejahteraan rakyat tetap nyantol.

Hal tersebut Anwar sampaikan dalam acara halal bihalal MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Dirjen HAM Sambut Baik Fatwa MUI soal Krisis Iklim dan Kerusakan Lingkungan

"Yang penting agar kita sukses yaitu Indonesia harus bersih dari korupsi. Selama masih ada korupsi, maka kesejahteraan yang diharapkan berpihak kepada raiyah, kepada rakyat, itu tidak akan sampai ke sana, karena nyantol," ujar Anwar.


"Di atas turun ke bawah itu nyantol, nyantol, akhirnya enggak sampai. Jadi penting arti dari persatuan Indonesia dan penting arti daripada bangsa ini mesti bersih," sambungnya.

Anwar mengatakan, MUI tidak memiliki pilihan lain untuk berada di belakang pemerintah, jika negara memiliki komitmen dalam melayani masyarakat.

Baca juga: Tak Pernah Jual Kurma Israel, Pedagang di Pasar Jatinegara Sambut Baik Imbauan MUI

Dia menyebut MUI memiliki prinsip untuk mendukung pemerintahan.

"Ketika pemerintah itu kemudian memiliki komitmen yang pasti dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat, memiliki program-program yang bermanfaat kepada umat, kepada rakyat, maka tidak ada kata lain, dan tidak ada pilihan lain bagi majelis ulama kecuali berdiri di belakang pemerintahan dan mendukung pemerintah," jelas Anwar.

Menurut Anwar, keberadaan pemimpin ialah untuk memberi pelayanan kepada rakyat.

Maka dari itu, pada kesempatan halal bihalal ini, Anwar mengajak semua pihak untuk saling memaafkan.

Dia lantas mengungkit masyarakat sempat terbagi dalam Pilpres 2024 lalu.

Baca juga: MUI Minta Idul Fitri 1445 H Jadi Momen Rekonsiliasi Nasional Usai Pemilu

"Pentingnya bisa menahan diri sehingga tidak ada marah-marah lagi, sudah selesai ini. Kemarin ada kontestasi 01, 02 03. Sekarang sudah enggak ada lagi, yang ada sekarang nol nol. Sudah enggak ada lagi kontestasi, yang ada sekarang seluruh bangsa ini apapun latar belakang politik dan kepentingannya adalah bergandeng tangan dan bersatu untuk menyongsong Indonesia maju di masa yang akan datang," imbuhnya.

Dalam acara halal bihalal MUI ini, turut hadir Wakil Presiden (Walres) RI Ma'ruf Amin, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, hingga Mendagri Tito Karnavian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com