Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Kompas.com - 05/05/2024, 12:23 WIB
Irfan Kamil,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai, tak ada seorang pun yang menginginkan adanya sosok “toxic” atau beracun duduk di dalam jajaran pemerintahan.

Hal ini disampaikan Cak Imin menanggapi pesan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk presiden terpilih Prabowo Subaianto.

Dalam pesannya, Luhut meminta Prabowo sebagai Presiden terpilih untuk tidak membawa orang “toxic” masuk menjadi pembantunya di kabinet.

“Ya (soal tak bawa orang) toxic (ke dalam pemerintahan) pasti bukan hanya harapan Pak Luhut siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik,” kata Cak Imin saat ditemui usai memberi pembekalan kepada calon kepala daerah (Bacakada) yang diusung oleh PKB di Four Points Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/5/2024).

Baca juga: Soal Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Cak Imin berpandangan, setiap pemimpin pasti memiliki kriteria yang baik untuk memilih siapa yang akan membantunya di pemerintahan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini pun menilai, semua orang juga paham siapa sosok yang layak duduk di pemerintahan.

“Bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham,” kata Cak Imin.

Pesan Luhut kepada Prabowo disampaikan dalam acara Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Saat itu, Luhut membahas prospek kerja sama antara Indonesia dengan India.

"Kepada presiden terpilih (Prabowo Subianto), saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia)," kata Luhut dalam pidato sambutannya.

Baca juga: Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang Toxic

Diketahui, PKB telah menyatakan diri mendukung pemerintahan yang dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan disampaikan saat Cak Imin bertemu Prabowo di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Rabu (24/4/2024) siang, usai ketua umum Partai Gerindra itu ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meski mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, PKB belum disebut akan mendapatkan posisi di pemerintahan mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com