Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pesan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan ke depan bakal dipertimbangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dasco menilai, pesan Luhut tersebut merupakan sebuah bentuk saran kepada Prabowo yang tidak perlu dipermasalahkan.

"Apa yang disampaikan menurut saya enggak ada masalah dan bisa jadi bahan pertimbangan juga oleh Pak Prabowo dalam nantinya menyusun kabinet Prabowo-Gibran," kata Dasco kepada Kompas.com, Jumat (3/5/2024).

Dasco pun menekankan bahwa hingga kini Prabowo belum memutuskan seperti apa susunan kabinet yang akan dipimpinya selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang Toxic ke Dalam Pemerintah Anda

Wakil ketua DPR ini lantas mengungkit banyaknya poster yang beredar terkait susunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Karena ya seperti kita tahu ini beberapa versi bermunculan soal menteri di kabinet walau kita sudah bantah bahwa belum ada yang namanya versi kabinet yang dikeluarkan resmi Pak Prabowo," jelas Dasco.

Sebelumnya, Luhut berpesan kepada Prabowo agar tidak membawa orang toxic ke pemerintahannya kelak.

Pesan ini disampaikan Luhut saat membahas prospek kerja sama antara India dan Indonesia di Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Baca juga: Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri Triumvirat dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

"Kepada Presiden Terpilih (Prabowo Subianto), saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia)," kata Luhut dalam pidato sambutannya.

Luhut yakin Prabowo dapat melakukan banyak hal untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan.

Ia juga optimistis angka korupsi di Indonesia nantinya akan berkurang seiring dengan digunakannya sistem digital.

"Dan dengan digitalisasi, peluang melakukan korupsi semakin rendah," ujarnya.