Keadilan Sosial Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Romo Magnis: Ada Kesan Indonesia Milik Mereka yang di Atas

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno mengungkapkan, salah satu tantangan pemerintahan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, adalah kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sebab, menurut Romo Magnis, masih banyak masyarakat yang mengaku belum sejahtera. Bahkan, menganggap Indonesia hanya dimiliki oleh elite.

"Saya kira kita harus mengingat bahwa Indonesia di antara sekian tantangan, mempunyai, menurut saya, tiga tantangan yang paling dasar," kata Romo Magnis dalam paparannya dalam acara "Dialog Kebangsaan: Semangat Keindonesiaan Pasca Pemilu, Harapan dan Tantangan" di Jakarta Timur, Senin (29/4/2024).

"Yang pertama, adalah keadilan sosial. Kalau 50 persen bangsa yang sekarang belum betul-betul sejahtera, mendapat kesan bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas," ujarnya lagi.

Baca juga: Romo Magnis Sebut Presiden Mirip Mafia jika Gunakan Kekuasaan untuk Untungkan Pihak Tertentu

Menurut dia, tidak heran jika masyarakat mulai berpikir tentang ideologi di luar Pancasila karena masih banyak yang belum sejahtera.

Pasalnya, masyarakat bisa berpikir bahwa Pancasila yang sudah menjadi dasar Negara selama 70 tahun lebih Indonesia merdeka, belum bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi kita harus menuntut dari segenap pemerintah bahwa di situ diberi prioritas. Itu pun sesuatu yang sebetulnya para founding fathers selalu sadar mengenai hal itu, keadilan sosial itu yang penting," kata Romo Magnis.

Tantangan kedua, Prabowo-Gibran dihadapkan pada ideologi radikal yang tidak akan pergi dari Indonesia.

Ideologi radikal transaksional, menurut Romo Magnis, berkembang luas jika keadilan sosial belum tercapai di Indonesia.

Baca juga: Puja-puji Jokowi, Prabowo: Saya Kalah Dua Kali, Makanya Belajar dari yang Menang

"Yang ketiga (tantangan) adalah pembusukan demokrasi. Itu tidak hanya disayangkan oleh yang mendukung demokrasi, melainkan pembusukan itu merupakan suatu koalisi dari mereka yang punya kekuasaan dan duit," ujarnya.

Romo Magnis mencontohkan, bagaimana rakyat yang tetap menjadi korban dari pembusukan demokrasi.

Oleh sebab itu, dia menyarankan tetap ada partai politik di Indonesia yang berperan sebagai penyeimbang pemerintahan atau biasa dikenal sebagai oposisi.

"Jadi ini bahaya sangat besar kalau kita mendapat sistem tanpa oposisi, bahwa yang justru akan kena Itu orang kecil. Nah, lalu kita bagaimana? Ya kita lihat dulu perkembangannya," kata Romo Magnis.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029.

Prabowo-Gibran mengalahkan rivalnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Berkaca Putusan MK, Romo Magnis: Reformasi Tak Berhasil Berantas KKN