Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Kompas.com - 27/04/2024, 15:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks calon presiden Anies Baswedan mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah berada di persimpangan jalan, antara menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Anies pun menantikan bagaimana arah politik PKS sambil berharap partai politik pengusungnya itu mengambil sikap yang konsisten.

"Kita masuk persimpangan jalan baru, yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana, kita menunggu PKS ambil yang mana," kata Anies dalam acara halalbihalal dan Milad ke-22 PKS, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies mengatakan, perjalanan PKS selama 22 tahun diiringi dengan rekam jejak konsistensi yang menurutnya merupakan salah satu karakter dari partai tersebut.

Ia mengatakan, PKS juga konsisten dalam berdemokrasi, yakni siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

PKS pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lalu menjadi oposisi di era Presiden Joko Widodo.

"PKS telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam pemerintah jalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi," kata Anies.

Baca juga: PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, keputusan untuk menjadi oposisi atau mitra koalisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran adalah kewenangan Majelis Syuro PKS.

"Setelah 10 tahun menjadi oposisi, ke mana arah politik PKS pada pemerintahan baru mendatang? Tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh musyawarah Majalis Syuro," kata Syaikhu, Sabtu.

Syaikhu mengatakan, apa pun keputusan yang diambil, PKS memandang berada di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama posisi yang terhormat asalkan untuk kemaslahaTan rakyat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com