Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Kompas.com - 27/04/2024, 14:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan, Anies Baswedan merupakan tokoh yang menjadi prioritas utama bagi Nasdem untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

Willy mengatakan, selain Anies, ada Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino yang berpeluang diusung sebagai cagub DKI Jakarta.

"Ya prioritas Mas Anies, top priority. Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino, habis itu yang lain-lain kita lihat nanti," kata Willy di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Willy mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menawarkan Anies untuk kembali maju sebagai cagub DKI melalui partai tersebut.

Namun, hingga kini Nasdem masih menunggu jwaban Anies yang menurutnya masih butuh waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut.

Willy mengatakan, Nasdem pun tidak masalah apabila Anies menolak tawaran untuk menjadi cagub DKI Jakarta.

"Jadi apa pun keputusan Mas Anies kita support karena beliau adalah aset politik di dalam baik Jakarta maupun nasional. Kita tunggulah bagaimana sikap Mas Anies sendiri," kata Willy.

Nasdem juga sudah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mencalonkan Anies.

Baca juga: Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Menurut Willy, kerja sama politik di antara Nasdem, PKS, dan PKB dapat menjadi modal kuat untuk memenangkan Anies pada Pilkada 2024.

"Sebagai sebuah hal yang sifatnya brainstorming sudah (dibahas pencalonan Anies). Tapi di level teknis belum karena memang sikap Nasdem sendiri menunggu apa yang menjadi keputusan politik dari Mas Anies," ujar Willy.

Ketika dikonfirmasi soal tawaran tersebut, Anies mengaku ingin rehat setelah menyelesaikan rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sekarang kita rehat dulu," kata dia singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com