Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Kompas.com - 27/04/2024, 12:36 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi dianggap sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

PDI-P juga tak menganggap putra Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai kader mereka. 

Menurut Komarudin, Gibran dicoret dari kader PDI-P sejak ia menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Kini, Jokowi dikabarkan akan berpindah ke partai lain. Sejumlah partai bahkan menawarkan posisi penting untuk Jokowi.

Golkar tawarkan posisi strategis

Hubungan antara Jokowi dan Golkar semakin tampak dekat. Jokowi sebelumnya mengaku nyaman dengan partai berlambang pohon beringin itu.

Golkar pun tak menampik soal sinyal Jokowi hendak bergabung.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Jokowi dan Gibran sudah bagian ke keluarga besar partainya. Ia menyebut Jokowi dekat dengan Golkar.

Sementara itu, Gibran merupakan sosok yang direkomendasikan Golkar melalui Rapimnas resmi untuk maju dalam Pilpres 2024.

"Jadi, bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja," kata Airlangga di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Selain itu, politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut ada beberapa posisi strategis jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi bergabung ke partainya.

Menurut dia, masuknya Jokowi ke Golkar hanya tinggal menunggu formalitasnya.

Namun, Idrus belum mengetahui posisi apa yang akan diberikan ke Jokowi jika bergabung ke Golkar.

"Ya proses lebih lanjut dan Pak Airlangga kan sudah mengatakan kalau Pak Jokowi sudah resmi masuk Golkar maka ada beberapa posisi terhormat," kata Idrus di Menteng, Jakarta, Kamis (25/4/2024).


Kendati demikian, menurut Idrus, posisi terhormat yang dimaksudnya itu bisa ketua umum partai atau ketua dewan pembina.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com