Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Kompas.com - 27/04/2024, 11:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Chico Hakim menilai, bukan hal aneh jika partainya tidak lagi menganggap Presiden Joko Widodo sebagai kader partai banteng.

Katanya, bagi PDI-P, loyalitas merupakan hal utama. Kesetiaan tersebut mestinya ditunjukkan dengan sikap tegak lurus kader terhadap partai pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“PDI Perjuangan mempunyai karakter yang salah satu yang diutamakan adalah kedisiplinan kader, kedisiplinan di internal kami itu sangat penting, kesetiaan, loyalitas,” kata Chico dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (26/4/2024).

Chico mengatakan, partainya berpisah dengan Jokowi karena berbeda pilihan pada Pilpres 2024. Sebab, Jokowi berada di pihak Prabowo Subianto yang menggandeng putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.

Baca juga: Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

PDI-P pun tak ingin mengeklaim pihak yang telah meninggalkan partainya sebagai kader, hanya karena pihak tersebut memenangkan kontestasi pemilihan.

“Kalau kami sudah berpisah lalu karena yang di pihak sana menang, kemudian kami mengatakan mereka masih kader kita karena kita ingin menjadi bagian dari pemenang itu, kan juga sangat hina,” ucap Chico.

Menurut Chico, sikap PDI-P ini merupakan respons yang wajar. Justru aneh jika PDI-P masih menganggap Jokowi, termasuk Gibran, sebagai kader setelah apa yang diperbuat oleh keluarga tersebut.

Chico menyebut, partainya ingin “move on” dari Jokowi dan Gibran dan melanjutkan agenda politik ke depan.

“Karena Pak Jokowi sudah memilih untuk berada di sana bersama dengan putranya maupun anak-mantunya, ya sudah, kita lakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini ke depan,” kata Chico.

“Kita pikirkan bagaimana membangun bangsa bersama-sama walaupun tentunya tidak harus bersama dalam satu koalisi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDI-P. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

“Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia (Gibran) ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Adapun kerenggangan hubungan Jokowi dan keluarga dengan PDI-P ditengarai bermula dari perbedaan sikap pada Pilpres 2024.

Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Jokowi pun diyakini mendukung putra sulung dan Menteri Pertahanan kabinetnya itu.

Sementara, PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres Pilpres 2024. Kendati begitu, pasangan ini kalah dari Prabowo-Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com