Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang tidak latah untuk melakukan pertemuan antar partai politik dengan kedok rekonsiliasi usai perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024, dinilai tepat.

Pengamat Politik Ray Rangkuti berpandangan, pertemuan-pertemuan antara elite partai politik usai pemilu merupakan upaya pemenang pemilu untuk menghentikan kritik atas pelaksanaan yang sudah berjalan.

“Enggak perlu lah ada pertemuan-pertemuan itu, karena bagi saya kata-kata rekonsiliasi, kata-kata silaturahmi, itupun sekarang sudah dimaknai demi kepentingan yang bersifat politik, dan politik dalam pengertian ini bukan politik dalam pengertian makna, politik dalam pengertian pragmatisme itu,” kata Ray dalam acara laporan tahunan PBHI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: Hasto: Di Tengah Panah Money Politic dan Abuse of Power, PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Ray pun memuji langkah calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang tidak menghadiri penentapan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Terlebih, menurut Ray, pelaksaaan pemilu dilakukan dengan problematika hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90 yang meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cawapres.

“Saya mengatakan bahwa tepat yang dilakukan Ganjar-Mahfud itu enggak usah datang lah waktu penetapan hasil, dan saya juga mengatakan sudah tepat yang dilakukan PDI-P, enggak perlu ada pertemuan dengan ini, dengan itu macam-macam,” kata Ray.

“Sebab rekonsiliasi sekarang itu kelihatan bermakna satu, jangan lagi kritik lah kemenangan 02 (pasangan Prabowo-Gibran) itu, itulah kira-kira gitu lah, itu yang namanya rekonsiliasi, jangan kritik putusan MK,” ujarnya lagi.

Baca juga: PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi Effect

Pendiri Lingkar Madani (Lima) ini menilai, tidak perlu ada rekonsiliasi atas proses pemilu yang berjalan atas berbagi problematika.

Rekonsiliasi yang dilakukan elite politik pun dipandang hanya membicarakan bagi-bagi kekuasaan agar tidak ada lagi kritikan terhadap proses pemilu tersebut.

“Bagi saya kalau rekonsiliasi artinya tidak mengkritik 02, tidak mengkritik putusan MK, lalu berbicara ‘saya dapat apa’, saya tidak ikut rekonsiliasi,” kata Ray.

Baca juga: Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet