Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Kompas.com - 14/04/2024, 15:59 WIB
Tatang Guritno,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan, tak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo agar calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto tidak berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baginya, Presiden Jokowi memiliki semangat yang sama dengan Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan semua tokoh.

“Enggak, Pak Prabowo mau bangun silaturahmi dengan semua pihak kok. Jadi enggak ada pembatas sama sekali. Pak Jokowi kan juga ingin membangun silaturahmi dengan semua pihak,” ujar Dahnil dihubungi Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

“Saya pikir, visinya sama ya, jadi silaturahmi Pak Prabowo ingin bangun komunikasi dengan Bu Megawati dengan semua pihak,” sambung dia. 

Baca juga: Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Ia menyebutkan, Prabowo sendiri memang ingin bisa mendudukkan Jokowi, Megawati, dan Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu meja.

Tujuannya, agar para mantan presiden tetap bisa memberikan masukan kepada pemerintahan ke depan demi kemajuan Indonesia.

“Dengan cara begitu kan keberlanjutan pembangunan itu bisa tetap terjaga, kemudian ada keguyuban juga. Jadi tidak boleh ada dendam politik, tidak boleh ada benci politik,” papar dia.

Terakhir, ia memastikan Presiden Jokowi tak pernah memberikan batas untuk Prabowo berkomunikasi dengan semua pihak.

“Enggak, enggak ada, saya pikir Pak Jokowi juga ingin membangun kekompakan dengan semua pihak, dengan semua elite, jadi enggak ada semua barrier itu,” imbuh dia.

Adapun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya memang tengah gencar membangun komunikasi dengan partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Baca juga: TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Tujuannya, agar rekonsiliasi politik bisa segera terwujud setelah proses sengketa Pilpres 2024 selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, PDI-P nampak membuka diri pada Prabowo, tapi tidak dengan Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan Jokowi diminta menemui anak ranting PDI-P lebih dulu sebelum bersilaturahmi dengan Megawati.

Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P memburuk jelang Pilpres 2024. Hal itu ditengarai majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo.

Padahal, Jokowi dan Gibran masih merupakan kader PDI-P yang mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com