Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menganggap Partai Gerindra lebih berkepentingan untuk membangun kerja sama dengan PDI-P.

Menurut dia, dorongan konsolidasi itu lebih banyak ditunjukan oleh Gerindra ketimbang PDI-P.

Sebab, partai politik (parpol) yang dipimpin calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto itu harus menahan dominasi Partai Golkar di parlemen 2024-2029.

“Saya kira juga dalam konteks ini saya tidak melihat kekhawatiran dari kalangan PDI-P untuk kemudian hilang perannya di parlemen, misalnya tidak menjadi Ketua DPR karena Undang-Undang MD3 bisa diubah,” ujar Nyarwi pada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Ia mengatakan, PDI-P nampak tetap percaya diri meskipun sangat mungkin dinamika politik di DPR RI membuat posisinya tak lagi mendapatkan hak ketua DPR RI.

Meskipun, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang berlaku saat ini kursi ketua DPR RI tetap menjadi hak parpol pemenang pileg.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), parpol dengan suara terbanyak pada Pileg 2024 adalah PDI-P, disusul Golkar di urutan kedua, dan Gerindra di urutan ketiga.

Namun, Nyarwi melihat bahwa Gerindra punya kepentingan lebih besar untuk merangkul PDI-P demi membatasi ruang gerak Golkar yang meraih suara lebih besar pada pileg kemarin.

“Tapi justru yang saya lihat ada kebutuhan dari Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo ya, yang mana kalau kita lihat koalisi capres-cawapres Prabowo-Gibran, Gibran dianggap representasi dari Golkar,” ucap dia.

“Artinya dalam konteks ini kalau misalnya Golkar merasa punya saham yang lebih besar bahkan dari Gerindra ini yang menurut saya akan kurang bagus untuk Gerindra,” ujar dia.

Baca juga: Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Ia menuturkan, sebagai parpol pengusung capres, Gerindra tak ingin Golkar lebih mendominasi kekuatan di parlemen.

Oleh karena itu, PDI-P dengan jumlah kursi terbanyak mesti dirangkul untuk menahan berbagai permintaan Golkar ke depan.

Apalagi, kata Nyarwi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat menyatakan meminta setidaknya 5 kursi menteri untuk kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Bukan tidak mungkin kalau parlemen di konsolidasikan oleh Gerindra, mungkin juga (Golkar) minta peran-peran juga yang cukup besar dan bukan berarti di situ menguntungkan Gerindra. bisa jadi Gerindra tidak nyaman dengan dominasi Golkar padahal capresnya pemenang tapi partainya tidak dominan di sana (parlemen),” kata dia.

Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan PDI-P bakal membantu meningkatkan daya tawar Gerindra di Koalisi Indonesia Maju (KIM).