Kecewa, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Nilai Eksistensi Bawaslu Perlu Ditinjau Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Todung Mulya Lubis menilai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama ini enggan melakukan pengawasan yang efektif terhadap Pemilu 2024.

Todung menyampaikan hal itu setelah mendengarkan keterangan Bawaslu di persidangan, Rabu (3/4/2024) hari ini.

Menurut Todung, menjadi ironi karena lembaga tersebut telah diberi kewenangan yang strategis oleh UU Pemilu tetapi tak melakukan pengawasan efektif.

“Bawaslu yang punya peran sangat strategis itu memang tidak willing dan mungkin juga tidak mau melakukan pengawasan dengan efektif,” kata Todung kepada wartawan, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Sidang MK, Bawaslu: Pertemuan Jokowi-Prabowo Itu Masalahnya di Mana?

Ia mengatakan, lantaran tidak bisa bekerja dengan fungsional dan efektif, eksistensi Bawaslu mesti ditinjau ulang.

Ia juga mengungkit tingginya jumlah laporan-laporan yang pernah disampaikan kepada Bawaslu dan tidak ditindaklanjuti.

“Saya mengatakan ini karena kami kecewa dengan Bawaslu dalam banyak hal. Saya kira kita semua punya pengalaman laporan kita tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” ucap Todung.

Ia juga menyoroti Bawaslu yang dianggap tidak menempuh langkah yang seharusnya dilakukan atas berbagai permasalahan yang bahkan ditemukan sendiri oleh mereka.

Sehari setelah pencoblosan, Bawaslu RI menerbitkan siaran pers yang berisi 19 permasalahan pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di ribuan TPS di seluruh Indonesia.

Baca juga: Soal Jokowi Bagi-bagi Bansos, Bawaslu Jateng Sebut Tak Ada Pelanggaran Pemilu

Todung beranggapan, maju masih banyak itu Bawaslu seharusnya sudah memiliki cukup alasan untuk menggelar pemungutan suara ulang.

“Bawaslu menganggap seolah-olah itu persoalan sepele. Itu bukan persoalan sepele ini menyangkut kedaulatan rakyat kita. Satu suara pun ya itu harus dihargai, tidak boleh kita menganggap satu suara atau seribu suara atau satu juta suara itu tidak penting,” ucap dia.

“Itu angka bukan kecil, itu bukan seribu, bukan dua ribu, puluhan ribu angka, berbagai masalah yang diumumkan sendiri oleh Bawaslu,” ujar Todung.