Disebut Tekan PDI-P untuk Rebut Kursi Ketua DPR, Golkar: Jangan Gampang Menuding

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar meminta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak gampang membuat tudingan.

Sebab, baru saja Hasto menyebut Partai Golkar tengah menekan PDI-P dengan niat mereka merebut kursi ketua DPR.

"Jangan gampang menuding," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi, Sabtu (30/3/2024).

Baca juga: Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Dia enggan banyak berkomentar soal tudingan Hasto. Menurut dia, internal partai juga belum ada bahasan soal hal tersebut.

Ace pun menegaskan partainya masih menunggu hasil sidang sengketa Pemilu 2024 yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami hingga saat ini masih menunggu hasil perhitungan penetapan kursi yang masih berperkara di Mahkamah Konstitusi," ujar Ace.

Terkait tudingan ini, Hasto menyebut Partai Golkar ingin menggulirkan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) agar kursi DPR tidak otomatis jatuh kepada PDI-P sebagai partai pemenang pemilu.

Adapun Hasto juga pernah mewanti-wanti Golkar agar tidak merebut kursi ketua DPR periode 2024-2029 yang seharusnya menjadi milik PDI-P, yang punya kursi terbanyak di DPR.

"Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat (revisi UU) MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024).

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Ditekan Golkar yang Ingin Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto menuturkan, operasi serupa sudah pernah dilakukan pada 2014 lalu ketika partai politik pengusung Prabowo Subianto menggolkan revisi UU MD3.

Padahal, berdasarkan UU yang berlaku saat itu, PDI-P berhak atas kursi ketua DPR karena merupakan partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen.

"Tahun 2014 yang lalu ketika PDI Peerjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3, saya mendengar konon itu habis 3 juta dollar AS itu untuk melakukan operasi politik di DPR," kata Hasto.