Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Kompas.com - 28/03/2024, 16:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengaku partainya tidak mempersoalkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merapat ke pemerintahan selanjutnya.

Adapun pemerintahan selanjutnya, berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemungkinan bakal dipimpin pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Partai Golkar diketahui tergabung dalam barisan pengusung Prabowo-Gibran.

Lho, ketua umum saya menyatakan bagus, gitu lho," jawab Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Kendati demikian, Lodewijk menegaskan bahwa Golkar tetap menunggu langkah Prabowo sebagai capres pemenang Pilpres 2024.

Menurut dia, Golkar menunggu langkah Prabowo apakah benar akan merangkul seluruh komponen bangsa, termasuk PDI-P.

"Ya mungkin dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo, beliau kan sampaikan 'Saya akan merangkul seluruh komponen'. Ya, kita tunggu saja. Ya. Kita tunggu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Lebih lanjut, Lodewijk juga meyakini bahwa partainya tidak ambil pusing dengan banyaknya komposisi partai politik dalam pemerintahan ke depan.

Menurutnya komposisi yang semakin besar dan banyak, malah semakin baik untuk pemerintahan dan di parlemen.

"Enggak (pusing). Pasti setiap masalah, ada solusinya," kata Lodewijk.

Baca juga: Soal Kursi Ketua DPR, Gerindra: Kata Siapa PDI-P Oposisi?

Sebagai informasi, belakangan pembicaraan politik pasca-Pilpres 2024 mengerucut pada kemungkinan rekonsiliasi antar kubu-kubu pasangan calon.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo-Gibran, ingin merangkul kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Salah satu bentuk sinyal merangkul itu ditandai dari bertemunya Prabowo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang tidak mengusungnya pada Pilpres 2024.

Nasdem diketahui mengusung Anies-Muhaimin bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain Nasdem, Prabowo juga disebut bakal bertemu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya mendukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

PPP pada Pilpres 2024 bersama PDI-P, Perindo, dan Hanura mendukung Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com