Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Anies-Muhaimin Ungkap 10 Menteri Terlibat Kampanye Menangkan Prabowo-Gibran

Kompas.com - 27/03/2024, 13:20 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengungkapkan, setidaknya ada 10 menteri/wakil menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ikut berkampanye untuk capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Subianto.

Hal itu disampaikan Tim Hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto, dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

“Jokowi menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta para pejabat negara lainnya,” kata Bambang.

“Saya sebut beberapa saja, karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ,” ucap dia.

Baca juga: Kubu Anies Ungkap Daftar Daerah Kampanye Terselubung Jokowi untuk Prabowo-Gibran, Sasar 27 Juta Pemilih

Dalam paparan tersebut, muncul nama Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkilfi Hasan (Zulhas).

Bambang kemudian juga menyebutkan Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang melakukan dugaan politisasi bantuan sosial kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

“Menteri (Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo, paslon 02, di berbagai media dan platform media sosial,” ujar Bambang melanjutkan.

Bambang juga menyebut nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ikut dalam kampanye Gibran di Papua, 26 Januari 2024.

Bahkan, sebut Bambang, Bahlil mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pihak Anies Ingin Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres

Tim Hukum Anies-Muhaimin juga menuding Menteri BUMN Erick Thohir tidak pernah cuti atau mundur dari jabatannya selaku menteri, meskipun terbukti melakukan serangkaian kampanye.

“Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk paslon 02 dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia,” kata Bambang.

Kubu Muhaimin juga menyebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman diduga mengerahkan bimbingan teknis di berbagai daerah untuk menggalang dukungan.

Selain itu, juga disebut nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Ketua Umum Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi hingga Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni.

“Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli dalam akun media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran,” kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com