Pihak Anies Ingin Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) berharap sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dapat ikut bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024 berkaitan dengan pengerahan sumber daya negara pada masa kampanye.

Anies-Muhaimin, dalam permohonan sengketanya ke Mahkamah Konstitusi (MK), mendalilkan bahwa telah terjadi nepotisme Presiden Joko Widodo untuk membantu pemenangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui pengerahan sumber daya negara.

Baca juga: Kubu Anies Tuding Jokowi Mobilisasi Menteri hingga Kepala Daerah buat Menangkan Prabowo-Gibran

"Nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada majelis (hakim) konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat yang kami mintakan nanti, tapi itu keputusannya pada majelis nanti menerima atau tidak," kata Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan selepas sidang perdana, Rabu (27/3/2024).

"Karena kami tidak punya kemampuan menghadirkan menteri-menteri tersebut," lanjutnya.

Ia menegaskan, kehadiran menteri atau para pejabat lainnya merupakan hal yang penting untuk membuka cerita dan fakta yang sesungguhnya tentang bagaimana pengerahan sumber daya negara dikerahkan oleh Jokowi untuk pemenangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Kubu Anies Sebut Suara Prabowo-Gibran Melonjak Drastis karena Jokowi Tak Netral

"Bagaimana, misalnya, menteri keuangan (bersaksi tentang) penggunaan anggaran negara kita, menteri sosial (tentang) penyaluran bansos-bansos kita," ucap Ari.

"Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh," tegas dia.

Dalam sidang perdana di MK, Rabu pagi, kuasa hukum Timnas Amin, Bambang Widjojanto, memaparkan bagaimana proyek bantuan sosial (bansos) dikerahkan untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.

Ia, misalnya, menyinggung bahwa anggaran bansos tahun 2023 hampir menyamai anggaran bansos era pandemi Covid-19, bahkan lebih tinggi dibandingkan era pemulihan pascapandemi.

Baca juga: Tim Prabowo-Gibran Heran Kubu Anies Tak Persoalkan KPU di Sengketa Hasil Pilpres

Ia juga mempersoalkan jor-jorannya anggaran bansos dilakukan pemerintahan Jokowi ketika elektabilitas Prabowo sebagai kandidat capres stagnan.

Bambang pun menyampaikan di muka sidang hasil survei lembaga kredibel yang membuktikan bahwa 69 persen penerima bansos mencoblos Prabowo-Gibran di bilik suara.

Kubu Anies-Muhaimin juga menyoroti adanya mobilisasi serta intimidasi terhadap pejabat, termasuk melalui pengangkatan 271 penjabat kepala daerah di seluruh penjuru negeri.

"Terdapat pula praktik yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik," kata Anies di muka sidang.