Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Prabowo yang Akan Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDI-P

Kompas.com - 26/03/2024, 18:03 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, calon presiden (capres) pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto akan menjembatani untuk merajut kembali hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P.

Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P merenggang lantaran Jokowi diduga berbeda dukungan politik pada Pilpres 2024.

"Ya justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDI-P," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

"Kita tahulah dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P. Dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi," katanya lagi.

Baca juga: Kata Gerindra soal Beredar Lagi Susunan Kandidat Menteri Usai Prabowo Menang Pilpres 2024

Habiburokhman lantas mengatakan, orang-orang yang kalah sudah move on, mengingat Pemilu 2024 telah selesai.

Dia menyebut bahwa orang-orang mulai move on ketika hasil quick count atau hitung cepat suara keluar.

"Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on," ujarnya.

"Terakhir, penetapan KPU (Komisi Pemilihan Umum) kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," kata Habiburokhman lagi.

Baca juga: PAN Tak Khawatir jika PDI-P Kembali Duduki Kursi Ketua DPR RI

Menurut Habiburokhman, saat ini yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024 hanyalah segelintir elite politik.

Dia menyebut para pengacara juga pasti belum bisa move on karena masih memberi angin segar kepada para kliennya.

"Nah, jadi kembali ke hubungan Pak Jokowi dengan PDI-P, kalau menurut saya sih akan ada babak baru di mana kedua belah pihak pasti akan saling menghormati lah," ujarnya.

Sementara itu, Habiburokhman meyakini bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga tidak akan bersikap ogah menerima Jokowi.

"Saya paham banget pemimpin-pemimpin kita, Ibu Mega enggak akan ada politik kotak-kotak, mengotak-kotakan, 'ah saya enggak mau ah ada Jokowi, selama ada Jokowi enggak mau'. Enggak akan ada begitu kok, sudah dewasa semua," kata Habiburokhman.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Yang Ada Bukan Jokowi Effect, melainkan Bansos Effect

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com