Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Yang Ada Bukan "Jokowi Effect", melainkan "Bansos Effect"

Kompas.com - 25/03/2024, 22:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku tidak sepakat dengan adanya anggapan bahwa efek Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowi effect  berdampak terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia pun menyindir bantuan sosial (bansos) yang gencar diberikan pemerintah menjelang hari pencoblosan.

Menurut dia, pemberian bansos itu berefek pada preferensi masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Baca juga: Kursi PDI-P di Jakarta Berkurang, Masinton: Tergerus Bansos

"Jadi, yang ada bukan Jokowi effect, tetapi adalah bansos effect, penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect, itu yang terjadi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Ia menjawab pertanyaan wartawan soal apakah PDI-P melakukan evaluasi karena ada yang menilai bahwa kemenangan mereka dalam pemilu legislatif tak lepas dari efek Jokowi

Hasto menepis bahwa kemenangan PDI-P dalam Pileg 2024 karena efek Jokowi.

Menurutnya, hal itu dikarenakan kekuatan kolektif seluruh kader PDI-P yang menyatu dengan rakyat.

"Maka, meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktik-praktik politik yang liberal menghalalkan segala cara, serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara, tetapi setidaknya dari proses kelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang Pemilu tiga kali berturut-turut," tutur Hasto.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Kandang Banteng, Pengamat: Efek Jokowi Lebih Besar Ketimbang PDI-P

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyatakan, efek bansos dan pengerahan kekuasaan itu bahkan tidak bisa meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep ke parlemen.

Kemudian, Hasto menilai, operasi penguasa itu telah mengabaikan supremasi hukum.


Maka dari itu, kata dia, PDI-P melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu ke depan agar tetap mengedepankan demokrasi di atas segalanya.

"Karena tidak ada demokrasi tanpa supremasi hukum, dan di dalam supremasi hukum, keteladanan seorang pemimpin itu diperlukan. Bagaimana seorang pemimpin nasional itu melakukan berbagai operasi-operasi politik karena ada conflict of interest," tutur Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com