PDI-P Sebut Kerja Sama Politik Lanjut ke Pilkada, PPP: Terlalu Pagi Bicarakan Itu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara mengatakan, soal dinamika politik antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasti bakal berbeda.

Hal itu ia sampaikan usai ditanya seperti apa sikap PPP menanggapi ucapan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa kerja sama politik di Pilpres 2024 bakal berlanjut pada Pilkada 2024.

Diketahui, PPP pada Pilpres 2024 bekerja sama politik atau koalisi dengan PDI-P, Partai Perindo dan Partai Hanura untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Sekali lagi dinamika di daerah pasti masing-masing berbeda, termasuk DKI dengan daerah lain pasti tidak sama," kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: PDI-P Buka Kemungkinan Tetap Kerja Sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura untuk Pilkada 2024

Amir mengatakan, hingga kini PPP belum berbicara di internal mengenai Pilkada Serentak yang bakal digelar November mendatang.

Oleh sebab itu, Amir mengaku belum bisa menyampaikan panjang lebar mengenai sikap PPP untuk Pilkada.

"Nanti kita bicarakan kalau Pilkada. Kita belum bisa bahas sampai sekarang. Jadi saya kira kita terlalu pagi kalau memang kita sudah berkoalisi dengan siapa untuk Pilkada," ujar Wakil Ketua MPR ini.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa dinamika kerja sama politik di Pilkada pun bakal berbeda di masing-masing daerah.

Ia menilai hal itu tidak bisa disamakan dengan pada saat kondisi Pilpres.

Baca juga: PPP Sebut Keputusan untuk Menjadi Oposisi atau Koalisi Pemerintah Akan Diputuskan Lewat Mukernas atau Rapimnas

"Ya kalau dinamika Pilkada pasti lah beda dengan dinamika Pilpres ya, karena kondisi daerah masing-masing pasti tidak semua sama. Kita tidak bisa generalisir apa yang terjadi di Sumatera dengan apa yang ada di Jawa, apa yang ada di Maluku dan lain-lain," tutur Ketua Fraksi PPP DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa PDI-P membuka kemungkinan akan melanjutkan kerja sama politik dengan tiga partai politik, yakni PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura pada Pilkada Serentak, November 2024.

"Kami terus membangun kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura. Apalagi secara psikologis, kami berempat ini adalah victims (korban)," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Soal Rencana Prabowo Sambangi PPP, Sekjen PDI-P: Itu Kesadaran Sejarah Tidak Hilangkan Partai Kabah

Hasto lantas bercerita bagaimana kerja sama politik PDI-P dengan tiga partai politik itu pada Pilpres 2024.

Di mana, menurutnya kerja sama politik untuk mengusung Ganjar-Mahfud itu tercipta guna mewujudkan kepemimpinan yang mengedepankan supremasi hukum.

"Kami ingin mendorong agar republik ini dipimpin oleh orang yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki pengalaman yang luas, dan salah satu problematika yang kita hadapi sebagai bangsa itu adalah terkait dengan penegakan hukum," ujar Hasto.

"Maka, Ibu Megawati Soekarnoputri dengan dukungan Ketua Umum PPP, Perindo, dan Hanura akhirnya menetapkan Profesor Mahfud MD yang dikenal memiliki kompetensi dan juga integritas," sambungnya.