Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Buka Kemungkinan Tetap Kerja Sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura untuk Pilkada 2024

Kompas.com - 26/03/2024, 09:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membuka kemungkinan akan melanjutkan kerja sama politik dengan tiga partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo dan Partai Hanura pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, November 2024.

Sebagaimana diketahui, empat parpol tersebut membentuk koalisi pada Pemilu Presiden 2024 dengan mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

"Kami terus membangun kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura. Apalagi secara psikologis, kami berempat ini adalah victim (korban)," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Sekjen PDI-P: 171 Kader Kepala Daerah Siap Maju Kembali pada Pilkada 2024

Hasto lantas bercerita bagaimana kerja sama politik PDI-P dengan tiga partai politik itu pada Pilpres 2024.

Di mana, menurutnya kerja sama politik untuk mengusung Ganjar-Mahfud itu tercipta guna mewujudkan kepemimpinan yang mengedepankan supremasi hukum.

"Kami ingin mendorong agar republik ini dipimpin oleh orang yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki pengalaman yang luas, dan salah satu problematika yang kita hadapi sebagai bangsa itu adalah terkait dengan penegakan hukum," ujar Hasto.

"Maka Ibu Megawati Soekarnoputri dengan dukungan Ketua Umum PPP, Perindo, dan Hanura akhirnya menetapkan Profesor Mahfud MD yang dikenal memiliki kompetensi dan juga integritas," sambungnya.

Baca juga: Sudah Daftarkan Gugatan Sengketa Pileg ke MK, PDI-P Ungkit Kehilangan Kursi di Sejumlah Daerah

Selain itu, diakui Hasto, mimpi kerja sama politik empat partai politik itu adalah untuk menjadikan TNI maupun Polri sebagai kekuatan pertahanan dan penegakan hukum di Indonesia.

Lagi-lagi, menurutnya mimpi-mimpi itu bisa diwujudkan melalui pasangan Ganjar-Mahfud.

"Tetapi semua cita-cita itu sekarang tinggal di angan-angan, karena ada oknum-oknum TNI dan Polri yang kemarin disalahgunakan, sehingga hanya mengabdi pada keluarga, mengabdi kepada orang per orang, bukan mengabdi kepada Merah-Putih," kata Hasto.

"Karena tidak ada oknum TNI dan Polri yang ikut bergerak tanpa perintah atasan, tanpa perintah yang tertinggi," sambungnya.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P Hattrick Menang Pemilu 3 Kali Berturut-turut, meskipun...

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa pemungutan suara Pilkada digelar pada 27 November 2024.

Pada hari tersebut, seluruh daerah di Indonesia akan secara serentak memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota.

“Untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilakukan pemungutan suara serentak pada 27 November 2024,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com