Beri Teguran untuk 33 Kampus Diduga Terlibat TPPO, Menko PMK Koordinasi ke Kemendikbud Ristek

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy bakal mengoordinasikan pemberian teguran dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada 33 universitas yang terlibat dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Adapun keterlibatan kampus diduga karena mengirim mahasiswanya ke Jerman dengan modus magang yang mencatut program Magang Merdeka Kemendikbud Ristek.

Ribuan mahasiswa itu diduga menjadi korban eksploitasi kerja.

"(Kalau masalah teguran) itu kan kementerian teknis. Nanti saya koordinasikan dengan Kemendikbud Ristek. Tapi yang jelas mereka tanpa ada sepengetahuan dan rekomendasi dari kementerian," kata Muhadjir saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Komnas HAM Sebut TPPO 1.047 Mahasiswa ke Jerman Modus Lama

Muhadjir menyampaikan, mengirim mahasiswa magang ke luar negeri harus memenuhi persyaratan dari kementerian terkait, yaitu Kemendikbud Ristek dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Pihak atau lembaga pengirim maupun pengarah tenaga kerja harus melapor terlebih dahulu kepada pemerintah.

Dengan begitu, pemerintah mampu mendeteksi dan memberikan pelindungan selama warga negara Indonesia berada di luar negeri.

"Harus lapor dan perlu ditata. Kan menjadi kategori TPPO tadi itu, karena tidak melalui prosedur. Jadi ini perguruan-perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa itu tanpa berdasarkan laporan, tanpa seizin kementerian, dan itu melalui agen-agen dengan melibatkan beberapa dosen di perguruan tinggi itu sebagai penghubung," ucap Muhadjir.

Baca juga: Soal Mahasiswa Magang di Jerman, Menko PMK: Bagus, asal Diatur dan Dilembagakan

Ia mengaku mendukung program magang ke luar negeri jika sistem perekrutan dan pemagangan dibenahi.

Terlebih, kata Muhadjir, banyak manfaat yang didapatkan mahasiswa dari program magang.

Adapun beberapa manfaat yang mungkin didapat dari pengalaman bekerja ke luar negeri meliputi pengadopsian etika kerja dan kedisiplinan. Begitu pula membentuk mental kerja.

Muhadjir menilai, kedisiplinan ini menjadi salah satu modal utama agar anak-anak muda di Indonesia lebih siap kerja.

"Kalau saya secara pribadi walaupun sebagai Menko PMK mendukung itu, kalau memang ada peluang program summer job (di luar negeri) asal itu tidak membebani mahasiswa. Syukur-syukur mahasiswa juga mendapatkan feedback finansial itu bagus," ucap Muhadjir.

"Asal ada pengawasannya juga di sana. Kan itu juga ada penanggungjawabnya, kan itu juga lembaga pengarah tenaga kerja," kata dia.

Oleh karena itu, pembenahan diperlukan sebelum mengimplementasikan program magang tersebut lebih lanjut.