Mengawal Transisi Jokowi ke Prabowo

WAJAH Indonesia 2024-2029 mulai terang. Meski bagi sebagian orang, terang itu belum benderang. Kabut masih menyelimuti.

Kekuasaan eksekutif akan dipegang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang didukung partai dalam Koalisi Indonesia Maju, yang diperkirakan akan unggul tipis di parlemen.

Hanya posisi Ketua DPR secara teoritik akan dipegang partai pemenang pemilu, yakni PDI Perjuangan, jika tak ada manuver politik lain untuk mengubah undang-undang.

PDI Perjuangan akan “ditinggal” mitra koalisnya PPP, yang menurut hitungan KPU tak lolos ke Senayan. Namun, semuanya tergantung pada Mahkamah Konstitusi dan dinamika politik di parlemen. PPP mempersoalkan hasil KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rabu malam, 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak 96.214.691 suara (58,59 persen).

Adapun pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 40.971.906 suara (24,95 persen). Sedang pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara (16,47 persen).

Jelang tengah malam, calon Presiden Prabowo Subianto menggelar jumpa pers di kediamannya bersama dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung.

Dalam jumpa pers yang tidak dihadiri calon wapres Gibran Rakabuming Raka, Prabowo mengajak masyarakat kembali bersatu dan bersama-sama menatap masa depan.

Pada saat hampir bersamaan, Ketua Umum Surya Paloh menyampaikan sikap partai Nasdem untuk menerima hasil Pemilu 2024.

Hasil rekapitulasi berjenjang KPU, mirip dengan hasil hitung cepat, termasuk yang dilakukan Litbang Kompas.

Namun, bangsa ini harus tetap sabar menunggu proses politik berikutnya. Masih ada ruang untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu 14 Februari 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Pasangan Anies-Muhaimin dan pasangan Ganjar-Mahfud memastikan akan membawa sengketa hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. MK adalah jalur konstitusional yang disediakan konstitusi.

Meskipun Nasdem melalui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, beberapa jam setelah KPU mengumumkan hasil, sudah menyatakan menerima hasil pemilu 2024. Namun, langkah menggugat sengketa Pemilu ke MK adalah hak pasangan calon, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Di tengah seruan kampus, Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024. Itu adalah pilihan politik Partai Nasdem.

Namun rasanya, kesabaran dan kearifan tetap dibutuhkan dalam situasi sosial-politik yang relatif sensitif seperti sekarang ini. Sebagian kampus masih bergemuruh. Seruan penyelamatan demokrasi terus digaungkan.

Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof Dr Fathul Wahid berseru lantang. “Mereka kuasai wasit, ubah aturan hukum, tekan pesaing politik, mobilisasi sumber daya negara untuk kemenangan politik elektoral. Pemilu yang disertai politik uang yang telah merusak tatanan nilai dan moral masyarakat kita menyempurnakan tragedi kematian demokrasi Indonesia.” (Kompas.com, 14 Maret 2024).

Fathul dalam salah satu wawancara menyuarakan civil disobidience (pembangkangan sipil).

Civitas akademi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga menyuarakan keprihatinan yang sama. Bahkan, dalam unjuk keprihatinan terakhir hadir Wakil Rektor UGM Arie Sudjito.

Arie mengatakan, demokrasi sedang terancam. “Dan kita harus mengingatkannya,” kata Arie.

Keprihatinan juga dilakukan elemen dosen Universitas Indonesia yang dimotori Prof Dr Sulistyowati Irianto, Prof Dr Harkristuti Harkrinowo.

Dalam The New York Review of Books, edisi 4 April 2024, Margaret Scott saat meninjau buku karya Marcus Mietzner, menulis “Indonesia’s Corrupted Democracy.”

Kritik terhadap demokrasi terus disuarakan di Tanah Air. Sukidi, pemikir kebhinekaan lulusan Harvard University, dalam esainya di Kompas, 21 Maret 2024, menulis “demokrasi sedang berada di titik nadir. Kita disadarkan ketika kerusakan demokrasi hampir sempurna.