Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Inisiasi Gerakan Anak Muda Jaga Keberlanjutan "Legacy" Jokowi

Kompas.com - 22/03/2024, 17:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi gerakan anak-anak muda untuk menjaga keberlanjutan legacy Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan merumuskan kebijakan-kebijakan untuk masa depan Indonesia Emas 2045.

Gerakan tersebut diwujudkan dalam bentuk Indonesia Future Network (IFN).

Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, hasil diskusi dari gerakan tersebut akan menjadi rekomendasi pemerintahan, baik pemerintah saat ini maupun yang akan datang.

“Hasil dari setiap diskusinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang,” kata Moeldoko dalam konferensi pers Kick off Indonesia Future Network (IFN) di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Soal Isu Jokowi Jadi Ketum Golkar, Dito Ariotedjo: Tampaknya Beliau Akan Fokus Multipartai

Moeldoko mengatakan, anak-anak muda, khususnya yang berada di level middle managerial harus tahu tantangan-tantangan global agar bisa merumuskan solusi yang konstruktif bagi pemerintah.

Dia pun meyakini, melalui IFN solusi-solusi konstruktif tersebut akan terwujud.

“Melalui IFN inilah mereka bisa berikan saran dan masukan,” ujar Moeldoko.

Lebih lanjut, Panglima TNI periode 2013-2015 ini menyebut bahwa program IFN merupakan bentuk pelibatan publik dalam proses proyek strategis nasional.

“Potensi anak-anak muda yang tersebar saat ini, ingin kita tarik sebagai kekuatan dan kolaborasikan sehingga pemikiran mereka bisa meneruskan legasi yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo,” kata Moeldoko.

Baca juga: KSP: Penyaluran Bansos Bantu Turunkan Harga Beras, Bukan Malah Menaikkan

Sebagai informasi, IFN adalah wadah bagi anak-anak muda yang memiliki kompetensi di masing-masing bidangnya untuk saling berjejaring dan berbagi ide menjawab tantangan global.

Mulai dari isu kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, pangan, energi dan lingkungan, industri, serta teknologi informasi dan komunikasi.

IFN merupakan program kolaborasi multipihak antara KSP dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pijar Foundation, Huawei, dan Perkumpulan Warga Muda. IFN digelar sebulan sekali, mulai Februari hingga September 2024.

Baca juga: Agenda Besar Indonesia Emas 2045

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com